Pedoman Tata Ruang Kota Yogyakarta, Perda Nomor 1 Tahun 2015 Disosialisasikan

ZONASI - Pemandangan permukiman Kota Yogyakarta. Tata ruang menjadi penting untuk mempertahankan keistimewaan Jogja. (Foto: Arif Giyanto)
ZONASI – Pemandangan permukiman Kota Yogyakarta. Tata ruang menjadi penting untuk mempertahankan keistimewaan Jogja. (Foto: Arif Giyanto)

Kota Yogyakarta, JOGJADAILY ** Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta menyelenggarakan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 di Ruang Bima Balaikota, Selasa (12/5/2015).

Sosialisasi yang diikuti oleh Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dan Rukun Warga (RW) se-Kota Yogyakarta tersebut diharapkan berbuah pemahaman dan sinkronisasi yang sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat.

Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Siti Rokhani Windarti, mengatakan, dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2015 pada 2 Februari 2015, Pemkot Yogyakarta wajib mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Selain Siti Rokhani Windarti, hadir pula Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Wahyu Handoyo Hardjono Putro, dan Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Gatot Sudarmono.

Perda Nomor 1 Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Perda 2/2010 tentang RTRW Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029. Tujuannya, memberikan acuan atau pedoman yang lebih operasional dalam penataan ruang dan pengendalian tata ruang.

“Perda Nomor 1 Tahun 2015 ini lebih detail dari Perda Nomor 2 Tahun 2010, dengan harapan pemerintah dan masyarakat sepaham di mana diruang-ruang tertentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan ada kepastian,” terang Asisten Pemerintahan Kota Yogyakarta, Ahmad Fadli.

Begitu pula pemerintah, sambungnya, ada kepastian dalam memberikan pelayanan.

“Lebih cepat memberikan pelayanan di mana salah satunya Dinas Perizinan sehingga tercapailah tertib administrasi,” kata Fadli, seperti dirilis Humas Pemkot Yogyakarta.

Untuk mengetahui secara lengkap Perda Nomor 1 Tahun 2015, dapat diunduh dari laman hukum.jogjakota.go.id.

Manajemen Transportasi

Selain penataan ruang kota, untuk mempertahankan citra Kota Jogja sebagai tujuan wisata nasional, dibutuhkan manajemen transportasi lebih khusus. Karena, kenyamanan wisatawan dengan pelayanan transportasi prima akan semakin memperkuat branding pariwisata yang berimpak pada terus membanjirnya wisatawan ke Jogja.

“Jogja sebagai Kota Budaya atau Jogja sebagai Kota Pendidikan telah berhasil dicapai. Kini saatnya menyelesaikan persoalan yang muncul setelah Jogja mulai padat dengan aktivitas pariwisata atau penunjangnya,” ujar Kasubid Litbang Eksosbud Bappeda Kota Yogyakarta, Affrio Sunarno, kepada Jogja Daily, di Taman, beberapa waktu lalu.

Affrio menjelaskan, manajemen transportasi kota adalah masalah yang dihadapi hampir semua kota metropolis di dunia. Menyusul Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Malang, Kota Jogja telah waktunya concern pada tata-kelola transportasi kota, karena faktanya, wisatawan yang datang semakin banyak.

Kasubid Litbang Eksosbud Bappeda Kota Yogyakarta, Affrio Sunarno. (Foto: Arif Giyanto)
Kasubid Litbang Eksosbud Bappeda Kota Yogyakarta, Affrio Sunarno. (Foto: Arif Giyanto)

“Semua kota punya tingkat kesulitan masing-masing. Tapi prinsipnya, kita harus belajar dari kota-kota besar dunia yang berhasil mengatasi kepadatan dan kemacetan kota, untuk memanjakan wisatawan yang berkunjung,” ucapnya.

Misalnya, sambung Affrio, membedakan maintenance transportasi saat low season dan peak season. Saat hari biasa, biasanya pada jam-jam khusus, jalanan Kota Jogja padat oleh kendaraan, meski masih dalam tahap wajar.

“Akan tetapi, pada saat liburan datang, sebaiknya diberlakukan tata-kelola transportasi yang lebih rigid, untuk menjamin kenyamanan wisatawan yang tengah berkunjung. Regulasi tersebut harus diambil berdasarkan aspirasi stakeholder terkait, terutama para pelaku transportasi yang bersinggungan langsung dengan wisatawan, serta tukang parkir atau pendukung lain,” jelas Affrio.

Hal yang selalu menjadi pertimbangan utama, sambungnya, menyelesaikan problem metropolis Kota Jogja tidak melulu tentang perekonomian. Ia menegaskan, faktor sosial dan budaya sangat menentukan bagi keberlanjutan sebuah kebijakan publik.

“Keistimewaan Jogja dengan nilai-nilai luhur yang istimewa menjadi fondasi penting menyelesaikan masalah perkotaan, seperti kemacetan, sampah, hunian, kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Dialog sangatlah penting untuk memverifikasi program,” pungkasnya.