Pilkada Gunungkidul 2015, Simpul Oktavianto: Perkuat Pengawasan Penyelenggaraan

PILKADA GK - Pengamat politik, Simpul Oktavianto, menyampaikan pentingnya pengawasan Pilkada Gunungkidul 2015. (Foto: Arif Giyanto)
PILKADA GK – Pengamat politik, Simpul Oktavianto, menyampaikan pentingnya pengawasan Pilkada Gunungkidul 2015. (Foto: Arif Giyanto)

Wonosari, JOGJADAILY ** Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunungkidul akan segera digelar. Berbagai aspirasi mengemuka sebagai bentuk dukungan positif bagi penyelenggaraan Pilkada yang lebih baik. Salah satunya datang dari pengamat politik, Simpul Oktavianto.

“Saya mendorong Pilkada Gunungkidul yang Luber dan Jurdil. Memperkuat pengawasan dan memperbanyak relawan pengawasan,” ujar Simpul kepada Jogja Daily, Rabu (20/5/2015), di Wonosari.

Ia menjelaskan, selama ini, Kabupaten Gunungkidul sering luput dari pemantauan lembaga atau kampus saat Pilkada, sehingga membuka peluang bagi pelanggaran.

“Karena terbatasnya SDM Panwas, Panwascam, dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Gerakan Seribu Relawan di Gunungkidul perlu diwujudkan menuju Pilkada berkualitas,” terang Komisioner KPUD Gunungkidul periode 2003-2008 tersebut.

Menurutnya, luas wilayah Gunungkidul yang mencapai 40 persen dari seluruh luas wilayah DIY sepantasnya mendapat perhatian kalangan LSM dan kampus agar tidak dimanfaatkan oleh para avonturir politik untuk melaksanakan niat jahatnya dalam event demokrasi atau pesta rakyat, Pilkada.

“Perlu ada sosialisasi dan keterbukaan terkait rekam jejak para calon kandidat yg akan bersaing agar pemilih tidak hanya memilih tanpa tahu latar belakang calon kandidat. Pemilih Gunungkidul harus beralih dari pemilih tradisional ke arah pemilih cerdas yang rasional agar Gunungkidul makin handayani,” ungkap Simpul.

Pilkada Zero Pelanggaran

Penyelenggara Pilkada, khususnya KPU Gunungkidul beserta jajarannya di tingkat bawah, menurut Simpul, perlu terus melakukan sosialisasi dan pendidikan politik pada pemilih, sehingga pemilih memiliki ilmu dan bekal dalam Pilkada, agar tidak mudah ‘dibeli’ oleh para calon yang hanya mengandalkan uang, sementara kualitasnya minus.

“Hal ini perlu dikedepankan agar calon pemimpin yang terpilih benar-benar fokus pada visi misinya dan bukan hanya mencari ‘balik modal’ yang sudah dikeluarkan ketika pemilihan,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, semua stakeholder Pilkada di Gunungkidul perlu memperkuat komitmen bersama untuk melaksanakan pilkada yang ‘zero pelanggaran’ sehingga aturan main yang telah tercantum dalam undang-undang serta peraturan KPU tidak hanya menjadi ‘macan kertas’ yang hanya ‘galak secara normatif’, tapi tidak dapat menjerat para pelanggar Pilkada.

“Demokrasi elektoral dengan prinsip one person one vote one value yang sudah disepakati sebagai sistem pemilihan calon pemimpin rakyat perlu dipahami dan dimaknai secara substansial agar tidak hanya menjadi rutinitas lima tahunan yang tanpa memberi perubahan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkas Simpul.