Susun RUU Ekonomi Kreatif, Komite III DPD RI Kunjungi DIY

RUU EKONOMI KREATIF - Wakil Gubernur DIY, Paku Alam IX, menerima Kunjungan Kerja Komite III DPD RI dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang Undang Ekonomi Kreatif, di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (11/5/2015). (Foto: Humas DIY)
RUU EKONOMI KREATIF – Wakil Gubernur DIY, Paku Alam IX, menerima Kunjungan Kerja Komite III DPD RI dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang Undang Ekonomi Kreatif, di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (11/5/2015). (Foto: Humas DIY)

Kepatihan, JOGJADAILY ** Yogyakarta memiliki segudang potensi ekonomi kraeatif, mulai dari sumberdaya manusia hingga kultur tradisional yang melekat pada masyarakat. Dengan lahan terbatas, potensi ekonomi kreatif dan pariwisata di DIY sangat menjanjikan sebagai penggerak perekonomian.

“Definisi ekonomi kreatif, sejuh ini masih belum dapat dirumuskan secara jelas. Hal ini karena kreativitas manusia sendiri masih sulit untuk dibedakan, apakah sebagai proses atau memang sebuah karakter bawaan manusia,” demikian sambutan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X.

Dirilis Humas DIY, sambutan dibacakan Wakil Gubernur DIY, Paku Alam IX, saat menerima Kunjungan Kerja Komite III DPD RI dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang Undang Ekonomi Kreatif, di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (11/5/2015).

Gubernur menyambut baik kunjungan anggota Komite III DPD RI. Penyusunan RUU Ekonomi Kreatif dirasa penting dalam memberikan landasan hukum lebih kuat bagi pelaku ekonomi serta industri kreatif di Indonesia, seperti yang diharapkan sebagian besar masyarakat DIY.

Pimpinan rombongan Komite III DPD RI, Abraham Riyanto, menjelaskan, Komite III membidangi pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transmigrasi, ekonomi kreatif dan administrasi penduduk, pencatatan sipil, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan perpustakaan.

“Kunjungan kerja kali ini diikuti delapan anggota DPD RI, bertujuan untuk diskusi tentang permasalahan-permasalahan kedaerahan termasuk ekonomi kreatif, untuk kami dalami dan mencari solusi dalam rangka penyusunan RUU tentang Ekonomi Kreatif,” kata Abraham.

Ekonomi Kreatif

Bagi sebagian kalangan, istilah Ekonomi Kreatif memang belum familier. Namun, pembahasan tentang hal ini telah disampaikan John Howkins dalam bukunya The Creative Economy: How People Make Money from Ideas.

Ia pertama kali memperkenalkan istilah ekonomi kreatif tahun 1997, ketika menyadari lahirnya gelombang ekonomi baru berbasis kreativitas di Amerika Serikat yang menghasilkan produk-produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) senilai US$414 miliar. HKI lantas menjadi barang ekspor nomor satu di Amerika Serikat.

Howkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai the creation of value as a result of idea. Dalam sebuah wawancara bersama Donna Ghelfi dari World Intellectual Property Organization (WIPO), Howkins menjelaskan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan.

Dalam cetak biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi, yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumberdaya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.