APBD 2014, Pemkab Kulon Progo Lampaui Target Pendapatan

SEKTOR WISATA - Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, mengunjungi kecamatan dengan potensi wisata menjanjikan, Girimulyo. (Foto: Kecamatan Girimulyo)
SEKTOR WISATA – Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, mengunjungi kecamatan dengan potensi wisata menjanjikan, Girimulyo. (Foto: Kecamatan Girimulyo)

Wates, JOGJADAILY ** Dalam APBD Kulon Progo tahun 2014, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp102.436.692.571,10 atau 99,93 persen dari target, sebesar Rp102.512.595.620,10. Sementara realisasi pengeluaran pembiayaan, sebesar Rp16.696.131.542,15 atau 100 persen dari target.

“Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 mencapai Rp145.587.988.986,01, yang terjadi antara lain karena adanya over target pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran belanja,” ujar Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, dirilis Setwan Kulon Progo.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat menyampaikan Nota Pengantar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 di hadapan Rapat Paripurna (Rapur) DPRD, Selasa (16/6/2015) di Gedung Dewan.

Hasto menjelaskan, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kulonprogo dalam APBD tahun 2014 berhasil melampaui target sebesar 2,9 persen dari rencana yang ditetapkan. Dari rencana Rp1.088.812.577.061,41 tercapai pendapatan sebesar Rp1.120.424.776.127,66.

Over target itu diperoleh dari kelebihan realisasi Pendapatan Asli Daerah (APBD) sebesar Rp26.730.935.202,44 serta realisasi pendapatan transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah DIY senilai Rp7.736.060.449,31,” paparnya.

Pelampauan target PAD antara lain berasal dari penerimaan pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan over target dari retribusi daerah, berasal dari retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah berasal dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan deposito, pendapatan BLUD RSUD, dan BLUD Puskesmas.

Sementara realisasi belanja justru lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan. Dari anggaran sejumlah Rp1.174.629.41.137,61, hanya terealisasi Rp1.060.577.348.170,60 atau terdapat sisa lebih Rp114.051.692.967,01 (9,71 persen).

Realisasi belanja terdiri dari realisasi belanja operasi Rp911.307.200.058,60, realisasi belanja modal Rp146.576.953.515, realisasi belanja tak terduga Rp79.120.000, dan realisasi belanja transfer Rp2.614.074.597.

Realisasi belanja yang kurang dari belanja, antara lain berasal dari sisa belanja pegawai, sisa belanja barang pada kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, sisa belanja barang pada kegiatan pengamanan Linmas Pemilu 2014, sisa belanja pada kegiatan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Wates, serta sisa belanja modal pada beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa yang merupakan sisa lelang.

Peran Penting Pariwisata

Selanjutnya, saat menyampaikan draf Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) 2015-2025, Bupati Hasto mengatakan, pariwisata merupakan salah satu pilar pembangunan daerah yang breperan sangat penting dalam penerimaan pendapatan, pengembangan wilayah, serta penyerapan investasi dan tenaga kerja di Kulon Progo.

“Tantangan dalam konteks regional dan global menuntut adanya perencanaan dan pengembangan secara strategis, sistematis, terpadu, dan komprehensif bagi seluruh komponen pembangunan kepariwisataan. Baik dari aspek industri, destinasi, pemasaran, maupun kelembagaan pariwisata,” terangnya.

Oleh karenanya, tambahnya, Pemkab perlu menyusun Riparda yang akan menjadi fondasi penting pengembangan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata yang tersebar di seluruh Kulon Progo. Disamping itu, Ripparda akan menjadi pedoman dalam pembangunan kepariwisataan daerah. Di dalamnya tercakup visi, arah, strategi dan rencana jelas bagi pengembangan pariwisata.

“Substansi Ripparda akan menjadi roadmap dalam membangun dan membangkitkan keunggulan pariwisata daerah. Khususnya, untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata sebagai andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menggantikan sektor lain di masa mendatang.

Ia menambahkan, Ripparda diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata serta pelaku ekonomi, sosial, dan budaya daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak dengan pembangunan kepariwisataan.