MEA 2015, Agung Iip Koeswartomo: Dorong Legalitas Badan Usaha UMKM di DIY

MELEK LEGALITAS - Praktisi hukum, Agung Iip Koeswartomo, saat ditemui di kantornya. Ia mendorong UMKM agar melek legalitas. (Foto: Arif Giyanto)
MELEK LEGALITAS – Praktisi hukum, Agung Iip Koeswartomo, saat ditemui di kantornya. Ia mendorong UMKM agar melek legalitas. (Foto: Arif Giyanto)

Banguntapan, JOGJADAILY ** Menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) perlu melek legalitas usaha. Langkah ini dirasa penting, karena kompetisi usaha mengharuskan kekuatan aspek legal.

“Selain faktor permodalan dan akses pasar yang perlu mendapatkan perhatian, kesadaran UMKM untuk melek legalitas usaha juga sangatlah penting. Selama ini, banyak UMKM yang kesulitan keluar dari persoalan, karena belum adanya penataan legalitas usaha yang baik,” ujar praktisi hukum, Agung Iip Koeswartomo, kepada Jogja Daily, di kantornya, beberapa waktu lalu.

Biasanya, jelas Agung, UMKM kurang diberi kesempatan oleh perbankan dalam hal kredit, karena tidak adanya agunan. Persoalan seperti ini dapat teratasi bila UMKM-UMKM tersebut berkumpul menjadi asosiasi atau badan hukum sejenis, dengan bantuan notaris.

“Akta notaris merupakan akta autentik yang berkekuatan hukum. Karena, notaris adalah pejabat negara. Apabila ada sengketa di belakang hari, pengadilan dapat dengan mudah menyelesaikan persoalan, berdasarkan akta autentik,” terangnya.

Ia mengungkapkan sebagian masyarakat masih memilih berpikir dan beraksi instan dalam hal legalitas usaha. Perilaku ini dapat merugikan banyak kalangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Misalnya, sebagian masyarakat kita memilih perjanjian di bawah tangan, tanpa melibatkan notaris. Meski sah, apabila nanti muncul persoalan, akan lebih sulit menyelesaikannya. Selain itu, ada pula notaris yang menggampangkan legalitas dengan proses yang cepat meski kurang teliti, sementara ternyata di belakang hari bermunculan persoalan baru yang susah diselesaikan,” ungkap Agung.

Oleh karena itu, ia mendorong semua stakeholder untuk bahu-membahu menyosialisasikan pentingnya UMKM agar melek legalitas usaha. Cara ini membangun konsekuensi maintenance potensi dengan lebih proporsional.

“Proporsionalitas itu penting. Jangan sampai kemudian kita terbiasa mengurangi yang tidak boleh dikurangi, atau menambah apa yang tidak boleh ditambah. Informasi memadai yang tidak berlebihan akan membawa perubahan baik, termasuk perkembangan UMKM di DIY,” katanya.

Co-Branding Jogjamark

Sebelumnya, untuk mengembangkan industri kreatif, Pemerintah DIY mewacanakan penggunaan co-branding Jogjamark. Produk industri kreatif DIY akan dilabeli Jogjamark untuk menjamin perlindungan dan daya saing, meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen, serta perlindungan hukum dan mencegah praktik persaingan tidak sehat.

“Yogyakarta merupakan daerah pariwisata dengan persentase jumlah pengusaha kecil 92 persen. Namun, di sisi lain, persentase kemiskinan juga masih berada pada kisaran 15 persen,” ucap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Didik Purwadi, dalam Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) Pokja IV bertema ‘Pengembangan Ekonomi Kreatif’, Kamis (28/5/2015) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia..

Ia menjelaskan, dalam rangka mengembangkan industri kreatif melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah DIY melalui SKPD Teknis seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Perindagkoptan ikut mendorong dan memfasilitasi berkembangnya ekonomi kreatif.