Rehabilitasi Hutan dan Suaka Marga Satwa Paliyan Gunungkidul, Mitsui Sumitomo Kunjungi DIY

CINDERAMATA - Presiden Direktur Mitsui Sumitomo Insurance, Yasuyoshi Karasawa, serta Presiden Direktur Sumitomo Forestry, bertukar cinderamata dengan Wakil Gubernur DIY, Paku Alam IX, di Gedhong Pare Anom, Kepatihan, Kamis (25/6/2015). (Foto: Humas DIY)
CINDERAMATA – Presiden Direktur Mitsui Sumitomo Insurance, Yasuyoshi Karasawa, serta Presiden Direktur Sumitomo Forestry, bertukar cinderamata dengan Wakil Gubernur DIY, Paku Alam IX, di Gedhong Pare Anom, Kepatihan, Kamis (25/6/2015). (Foto: Humas DIY)

Kepatihan, JOGJADAILY ** Melanjutkan proyek rehabilitasi hutan dan suaka marga satwa Paliyan di Kabupaten Gunungkidul, Presiden Direktur Mitsui Sumitomo Insurance, Yasuyoshi Karasawa, serta Presiden Direktur Sumitomo Forestry, Akira Ichikawa, berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

Proyek rehabilitasi hutan dan suaka marga satwa Paliyan melibatkan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Pemda DIY, Mitsui Sumitomo, dan UGM.

Dirilis Humas DIY, rombongan diterima Wakil Gubernur DIY, Paku Alam IX, di Gedhong Pare Anom, Kepatihan, Kamis (25/6/2015).

“Lahan dan hutan yang ada di beberapa tempat memang membutuhkan penanganan lebih lanjut, antara lain di kawasan Merapi dan lahan-lahan di kawasan pantai,” ujar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, Raden Sutarto.

Pada 2000, kawasan seluas 430,6 hektar tersebut ditetapkan Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai hutan lindung untuk habitat Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis). Namun, akibat penebangan liar untuk lahan pertanian, Hutan Paliyan sempat gundul.

Paku Alam IX sangat berterima kasih atas bantuan Mitsui Sumitomo sehingga Hutan Paliyan kembali hijau. Masih banyak, kata Wakil Gubernur, hutan DIY yang perlu direhabilitasi. Kerja sama dapat dilakukan kembali.

Pembangunan Sektor Kehutanan

Beberapa waktu lalu, Pakar Kehutanan UGM, Prof Mohammad Na’iem mengatakan, pemerintah baru perlu mendorong perubahan paradigma pembangunan ekosistem berbasis pembangunan berkelanjutan. Paradigma pembangunan saat ini hanya menghasilkan pembangunan yang tidak berkelanjutan, karena merusak lingkungan, menguras sumberdaya alam, bahkan meningkatkan jumlah angka kemiskinan.

Oleh sebab itu, diperlukan perubahan mindset pembangunan sektor kehutanan dengan titik berat regulasi yang berpihak pada baiknya tatakelola, termasuk kepastian usaha dan pemerataan akses sumberdaya hutan, lalu melakukan pembangunan SDM dan riset yang mengarah pada upaya pengelolaan hutan lestari.

“Terutama menyangkut downstream process,” tutur Na’iem, seperti dirilis Humas UGM.

Intervensi kebijakan juga diperlukan untuk menjamin perbaikan pengelolaan hutan Indonesia secara fundamental. Antara lain dengan menyediakan benih dan bibit unggul, serta tenaga kerja yang andal dalam jumlah cukup dan mendapat gaji yang layak.

“Perlu ada terobosan dalam keberpihakan paradigma terhadap kelestarian hutan dengan memberi insentif dan menerapkan model bisnis yang menguatkan pertumbuhan lestari dan pemerataan,” paparnya.

Pemberian insentif kepada masyarakat yang terlibat dalam upaya pengelolaan hutan perlu didorong untuk menurunkan angka kemiskinan. Pemberian insentif juga dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan.

Tidak hanya itu, upaya audit dan revisi tata-ruang perlu mendapatkan prioritas untuk mewujudkan keseimbangan antara pola pemanfaatan dan konservasi, lalu memberikan jaminan kepastian hukum penguasaan dan pengusahaan hutan dalam pengelolaan hutan.