Rekening Kas Desa untuk APBD ADD, 75 Desa Tunjuk PT Bank BPD DIY Cabang Bantul

DITUNJUK - Sejumlah pegawai PT Bank BPD DIY pose bersama sebelum melakukan pelayanan. (Foto: BPD DIY)
DITUNJUK – Sejumlah pegawai PT Bank BPD DIY pose bersama sebelum melakukan pelayanan. (Foto: BPD DIY)

Bantul, JOGJADAILY ** Kebijakan pengelolaan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan hal baru yang memerlukan kesiapan seluruh unsur terlibat, termasuk Lurah Desa dan perangkatnya.

Sebanyak 75 Lurah Desa se-Kabupaten Bantul menandatangani MoU Rekening Kas Desa dengan PT Bank BPD DIY Cabang Bantul di Pendopo Parasamya Bantul, Rabu (17/6/2015).

Penandatanganan MoU diwakili lima Lurah Desa, di antaranya Lurah Desa Wijirejo Pandak, Guwosari Pajangan, Bangunharjo Sewon, Girirejo Imogiri, dan Gadingharjo Sanden, disaksikan Bupati Bantul Sri Surya Widati, Asisten Pemerintahan Misbakhul Munir, Kepala DPPKAD Didik Warsito, dan Kabag Pemerintahan Desa Heru Wismantoro.

“Kami atas nama Pemerintah Bantul menyambut baik perikatan kerja sama yang tertuang dalam penandatangan Perjanjian Kerjasama Rekening Kas Desa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan mitra perbankan, dalam hal ini Bank BPD DIY,” ujar Bupati Bantul, dirilis Pemkab Bantul.

Diharapkan, pengelolaan keuangan kas desa dapat lebih optimal serta dapat mewujudkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi penempatan keuangan desa di Kabupaten Bantul.

Sementara itu, dalam laporannya, Pimpinan PT Bank BPD DIY Cabang Bantul, Dian Ariyani, mengharapkan, kegiatan penandatanganan MoU penyaluran dana APBD ADD antara PT Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan para Lurah Desa se-Kabupaten Bantul dapat bermanfaat .

“Kami berharap, dengan dilakukannya penandatanganan MoU penyaluran dana APBD ADD bagi kegiatan pembangunan di tingkat pemerintah desa di Kabupaten Bantul ini akan membawa banyak manfaat,” tutur Ariyani.

Dasar Hukum

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal I ayat 17 disebutkan bahwa Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

Sementara dalam pasal 24 ayat I disebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.

Dalam ayat 2 disebutkan pula bahwa khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.