RUU Kebudayaan, Gubernur DIY Usul Prioritaskan Kemaritiman

PERIKANAN - Panen pertama budidaya pakan ikan cacing sutera Asosiasi Cacing Sutera Yogyakarta (ACY), Kamis (27/3/2014), di Godean Sleman. (Foto: Arif Giyanto)
PERIKANAN – Panen pertama budidaya pakan ikan cacing sutera Asosiasi Cacing Sutera Yogyakarta (ACY), Kamis (27/3/2014), di Godean Sleman. (Foto: Arif Giyanto)

Kepatihan, JOGJADAILY ** Komisi X DPR RI menjaring aspirasi terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kebudayaan, dengan bertemu Gubernur DIY Sri Sultan HB X, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2015). Dalam kesempatan itu, gubernur mengusulkan agar persoalan maritim menjadi prioritas pembahasan RUU Kebudayaan.

Menurut Sultan, membahas kebudayaan terlalu luas cakupannya dan bisa menimbulkan pro-kontra. Sultan berharap, DPR RI bisa memilah mana yang lebih penting dan strategis dalam menyusun RUU tentang Kebudayaan.

“Saya lebih cenderung memilih mana yang paling mendesak fokus dibahas pada strategi tertentu (kemaritiman),” ujar Sultan.

Menurutnya, kemaritiman sangat diperlukan karena untuk menjadi Negara Maritim butuh perubahan pola pikir yang merupakan inti dari kebudayaan untuk menjawab tantangan masa depan. Untuk menjawab itu, diakuinya, memang tidak mudah.

Raja Kraton Ngayogyakarta ini mengungkapkan, bagaimana saat ini mahasiswa luar Jawa khususnya dari Indonesia Timur yang merupakan pusat kemaritiman merantau ke Jawa, sementara di Jawa juga tidak ada fakultas maritim, yang ada adalah jurusan perikanan. Hal itu merupakan salah satu tantangannya.

“Peradaban maritim harus mutlak. Rumusan itu harus ada agar mengarah ke maritim. Meskipun pergantian presiden nantinya, kemaritimannya harus tetap ada,” kata Sultan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ridwan Hisyam berjanji memperhatikan isu kemaritiman dalam penyusunan UU Kebudayaan ini. Menurutnya RUU Kebudayaan disusun mengingat saat ini sudah banyak sekali UU terkait turunan kebudayaan, seperti UU Pariwisata, UU Perfilman, UU Cagar Budaya, UU Bahasa, dan sebagainya. Namun, belum ada UU induk tentang kebudayaannya.

“Masuk dari sini (DIY) yang berstatus Istimewa dengan keunggulan budaya sangat diperlukan. Termasuk salah satunya, masukan yang terpenting adalah adanya perubahan pola pikir Indonesia yang akan berubah dari Negara Agraris menjadi Negara Maritim,” tandas dia.

Among Tani Dagang Layar

Sebelumnya, pada Rabu (11/3/2015), saat berkunjung ke Kulon Progo dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Sultan menegaskan, paradigma ‘Among Tani Dagang Layar’ merupakan kesatuan kalimat yang memiliki arti kegiatan usaha pertanian dan kelautan secara simultan dan terintegrasi membentuk sinergi dalam pengembangan potensi pantai selatan DIY.

“Among Tani ke Dagang Layar bukan terjadinya perubahan fisik dari petani yang biasa mencangkul pindah ke perahu. Tapi pergeseran pola pikir bahwa potensi kelautan di bagian selatan DIY sudah waktunya menjadi bonus dalam menyejahterakan rakyat Yogyakarta. Jadi, stakeholder tidak hanya berpikir ke daratan,” ujar Sultan.

Lebih jauh, lanjut Sultan, perubahan paradigma tersebut didasarkan pada kecenderungan mengkhawatirkan terhadap usaha pertanian tradisional, antara lain terjadinya alih fungsi lahan setiap tahun, yakni kurang lebih 200 hektar lahan subur beralih fungsi.

“(Selain itu), tenaga kerja di bidang pertanian memiliki pemasukan yang paling rendah dibandingkan sektor lain. Penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian terus menurun tiap tahun, serta generasi muda perdesaan enggan terjun ke bidang pertanian,” terang Gubernur.