TOT Pengelolaan Dana Desa, UPN Veteran Yogyakarta Gandeng Ikatan Akuntansi Indonesia

DANA DESA - TOT pengelolaan keuangan dan aset dana desa di Hotel Eastparc Yogyakarta, 9-10 Juni 2015. (Foto: Humas UPN Veteran Yogyakarta)
DANA DESA – TOT pengelolaan keuangan dan aset dana desa di Hotel Eastparc Yogyakarta, 9-10 Juni 2015. (Foto: Humas UPN Veteran Yogyakarta)

Depok, JOGJADAILY ** Bekerja sama dengan Ikatan Akutansi Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPd), UPN Veteran Yogyakarta menggelar Training of Trainer (TOT) tentang pengelolaan keuangan dan aset dana desa di Hotel Eastparc Yogyakarta, 9-10 Juni 2015.

“Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis,” ujar narasumber, Ihyaul Ulum dari Universitas Muhammadiyah Malang, seperti dirilis Humas UPN Veteran Yogyakarta.

Ia menjelaskan, dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh menteri yang menangani desa.

“Rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan,” terang narasumber.

Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot 30 persen untuk jumlah penduduk kabupaten/kota, 20 persen untuk luas wilayah kabupaten/kota, dan 50 persen untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

“Tingkat kesulitan geografis ditujukan oleh indeks kemahalan konstruksi. Indeks kemahalan kontruksi digunakan sebagai faktor penggali hasil perhitungan,” tutur Ihya.

Penghitungan Dana Desa

Rata-rata dana desa setiap provinsi dihitung dengan cara berikut.

Pertama, pagu dana desa nasional yang ditetapkan dalam APBN x [(30 persen x persentase jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap total penduduk nasional) + (20 persen x persentase luas wilayah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah nasional) + (50 persen x persentasi jumlah penduduk miskin kabupaten/kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional)] untuk mendapatkan dana desa setiap kabupaten/kota.

Kedua, dana desa setiap kabupaten/kota hasil perhitungan tersebut dikalikan indeks kemahalan konstruksi setiap kabupaten/kota.

Ketiga, hasil perhitungan dana desa setiap kabupaten/kota tersebut dijumlahkan berdasarkan provinsi.

Keempat, jumlah dana desa setiap provinsi dibagi dengan jumlah desa di setiap provinsi untuk mendapatkan rata-rata dana desa setiap provinsi.