Koperasi secara Efektif Tingkatkan Efisiensi UMKM

KOPERASI - Griya UMKM Kota Yogyakarta. Peran koperasi yang baik akan mengembangkan UMKM pada kadar sepantasnya. (Foto: Arif Giyanto)
KOPERASI – Griya UMKM Kota Yogyakarta. Peran koperasi yang baik akan mengembangkan UMKM pada kadar sepantasnya. (Foto: Arif Giyanto)

Depok, JOGJADAILY ** Koperasi mampu meningkatkan efisiensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Oleh karena itu, koperasi perlu direvitalisasi sebagai wadah social capital kegiatan ekonomi rakyat.

“Koperasi secara efektif meningkatkan efisiensi UMKM. Karena, dengan cara berkelompok, skala produksi mereka bertambah, sehingga biaya produksi rata-rata menurun. Modal usaha mereka bisa ditekan akibat efisiensi usaha dan bisa dimanfaatkan untuk menambah skala produksi. Profit meningkat, berarti kesejahteraan meningkat,” ujar ekonom UGM, Hengki Purwoto, kepada Jogja Daily, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember 2015, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya UMKM Disperindakoptan Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto, mengatakan, UMKM menjadi salah satu andalan Kota Yogyakarta.

“Ada lebih dari 22 ribu jumlah UMKM di Kota Yogyakarta. Sekira 70 persen dari jumlah tersebut bergerak di bidang kuliner. Kurang lebih 300-an UMKM memproduksi kerajinan. Dari data tersebut, tampak bahwa dinamika UMKM di Kota Yogyakarta sangatlah tinggi,” terang Tri.

Tri menerangkan, untuk saat ini, Pemkot Yogyakarta fokus pada pendampingan UMKM dengan produk kerajinan (craft). Dalam berbagai kesempatan, produk-produk tersebut diikutsertakan pada pameran nasional.

Agenda Strategis

Dalam kesempatan lain, Ahmad Ma’ruf, menjelaskan bahwa keberhasilan koperasi di berbagai belahan dunia mengarah pada sistem komunal. Menurutnya, ada beberapa agenda strategis tata-ekonomi komunal sebagai aktualiasasi Sistem Ekonomi Pancasila menjadi sistem bisnis idiologis dan profesional di negeri ini.

“Hal pertama, pengembangan kelembagaan dan usaha komunal (koperasi) harus didasarkan pada penyadaran komunitas melalui pendidikan partsipatif. Penyadaran difokuskan pada membangun sikap kemandirian, pemahaman jati diri koperasi, serta penyadaran keseimbangan kewajiban dan hak,” kata pengajar Prodi Ilmu Ekonomi UMY tersebut.

Dalam hal ini, sambungnya, praktik program atau proyek pemerintah populis yang sifatnya bagi-bagi modal atau pun bentuk natur yang seakan membantu rakyat, justru dalam jangka panjang mematikan spirit kemandirian dan tidak mengedukasi.

“Selanjutnya, konsistensi pada implementasi jatidiri koperasi dalam operasional praktik bisnis koperasi,” tutur Ma’ruf.

Ia menerangkan, ada tujuh prinsip dasar bisnis komunal, yakni keanggotaan secara sukarela dan terbuka; kontrol anggota secara demokratis; partisipasi ekonomi oleh anggota; otonomi dan kemandirian; pendidikan, pelatihan, dan informasi; kerja sama antar-koperasi; dan prinsip kepedulian terhadap lingkungan.

“Hal yang menyedihkan, hasil riset pada sejumlah koperasi di Indonesia menunjukkan mayoritas koperasi atau 85 persen tidak menjalankan prinsip tersebut secara konsisten. Maka tidak heran mengapa koperasi di negeri ini lebih banyak yang hanya papan nama, tapi nihil aktivitas bisnis,” ungkapnya.

Agenda ketiga, lanjut Ma’ruf, adalah membangun lingkungan bisnis yang berkeadilan. Konsep fair trade pada hakikatnya tidak hanya membangun sistem perdagangan yang adil, namun lebih luas pada pranata ekonomi yang memiliki value.

“Ekonomi komunal akan mendapat lingkungan bisnis yang produktif apabila pranata yang berkembang berkonstruksi pada ekonomi berkeadilan. Kebangkitan ekonomi komunal sebagai pilihan perlawanan ekonomi kapitalis akan semakin progresif jika tata-kelola ekonomi lokal maupun nasional memiliki karakter nasionalisme. Keberpihakan para pihak pada ekonomi rakyat menjadi mutlak untuk diwujudkan dalam aksi nyata dan bukan retorika,” ucap Direktur Institute of Public Policy and Economic Studies (Inspect) ini.

Agenda terakhir adalah membongkar paksa materi-materi pendidikan formal tentang ekonomi. Bagi Ma’ruf, referensi kurikulum yang mayoritas berbasis ekonomi kapital perlu diluruskan kembali pada pengajaran materi ekonomi yang humanis.