Metropolitan Iklan Ruas Jalan Dikhawatirkan Kaburkan Nilai Heritage

PENERTIBAN - Sejumlah petugas Pemkab Sleman menertibkan reklame di sekitar kampus wilayah Gejayan. (Foto: Kecamatan Ngaglik)
PENERTIBAN – Sejumlah petugas Pemkab Sleman menertibkan reklame di sekitar kampus wilayah Gejayan. (Foto: Kecamatan Ngaglik)

Sleman, JOGJADAILY ** Sebagian ruas jalan di Kabupaten Sleman dinilai telah menjadi metropolitan iklan. Hal tersebut dikhawatirkan mengaburkan karakter heritage Sleman pada khususnya, dan Jogja pada umumnya.

“Satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dengan banyaknya reklame di beberapa ruas jalan seolah beberapa ruas jalan tersebut sudah menjadi metropolitan iklan. Kalau hal tersebut tidak segera dibenahi dan diatur, dikhawatirkan semua ruas jalan akan dipenuhi papan reklame. Tentu pemandangan tersebut menjadi tidak indah,” ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Felix Iryantomo.

Dirilis Pemkab Sleman, Felix dan rombongan berkunjung ke Sleman untuk memberi penilaian pada beberapa ruas jalan. Rombongan diterima Bupati Sleman Sri Purnomo di Ruang Pertemuan Rumah Dinas Bupati, Kamis (2/7/2015).

“Ternyata kondisi sarana transportasi yang ada di Kabupaten Sleman masih banyak yang harus dibenahi. Sebagian sarana transportasi dan sarana pendukung lain, misalnya rambu lalu lintas yang pemasangannya belum tepat, termasuk kondisi rambu tersebut yang perlu dibenahi. Misalnya kondisi rambu yang sudah usang catnya. Belum lagi rambu tersebut terhalang oleh beberapa pohon dan dahan yang mengganggu penglihatan pengguna jalan,” ungkap Felix.

Ia menjelaskan, tahap penilaian dilakukan tiga tahap. Pertama, penilaian dokumentasi administrasi meliputi perencanaan, pendanaan, kelembagaan, dan lainnya. Kedua, survei teknis dan operasional meliputi sarana, prasarana, lalu lintas, pelayanan pada masyarakat, dan lainnya. Ketiga, meliputi penilaian lapangan kemitraan.

“Beberapa ruas jalan, misalnya di ringroad utara, rambu lalu lintas tampilannya kalah jauh dengan beberapa iklan, hingga pengguna jalan lebih memperhatikan iklan daripada rambu lalu lintas. Termasuk adanya spanduk Pos Ojek yang merupakan angkutan tidak resmi. Pemerintah daerah perlu lebih menertibkan angkutan umum, termasuk keberadaan ojek,” terang Felix.

Secara umum, sambungnya, beberapa ruas jalan di sekitar Kabupaten sleman cukup baik, seperti Jalan Parasamya yang cukup lebar. Marka jalannya pun masih cukup baik dan beberapa trotoar sesuai peruntukan.

Felix menyoroti trotoar yang beralih fungsi. Misalnya, untuk tempat berjualan pedagang kaki lima. Hal tersebut dijumpai di jalan bawah Pengadilan Negeri Sleman. Selain itu, beralihnya trotoar sebagai lahan parkir.

“Yang tidak kalah pentingnya dan seolah kurang penting, yaitu adanya beberapa trotoar yang potongan jalannya terlalu tinggi. Mestinya, yang landai, agar pengguna jalan lebih nyaman, terlebih lagi bagi kaum difabel,” tutur Felix.

Menyinggung keberadaan Terminal Jombo, secara umum dinilai cukup baik. Perlu pembenahan di beberapa ruas dan fasilitas. Misalnya, fasilitas penunggu calon penumpang dan beberapa petuntuk papan yang perlu dicat ulang dan penempatannya yang perlu disempurnakan, termasuk papan informasi jalur tujuan dan tarif.

Kesan Komersialisasi Kaburkan Nilai Heritage

Sementara itu, peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM), Joewono Soemardjito, mengatakan, kesan komersialisasi dapat mengaburkan citra heritage Sleman.

“Menurut angle urban physical, lingkungan fisik kota semestinya perlu dilindungi dari aktivitas yang dapat mereduksi wajah kota itu sendiri, meskipun pada titik yang sama, dia adalah sumber ekonomi, atau sebut saja, PAD bagi daerah,” tuturnya kepada Jogja Daily, Senin (6/7/2015).

Peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM), Joewono Soemardjito. (Foto: Dokumen Pribadi)
Peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM), Joewono Soemardjito. (Foto: Dokumen Pribadi)

Menurutnya, iklan atau reklame bukanlah hal terlarang. Meski demikian, perlu ditata.

“Kalau ada pengaturan maka Pemkot atau Pemkab dapat melakukan prioritas, daerah mana yang boleh untuk iklan dan secara komersial justru akan menaikkan nilai jual reklamenya. Untuk mendapatkan ruang iklan, mereka harus membayar mahal karena eksklusivitasnya,” ucap Joewono.

Ia menyayangkan, bila wajah Jogja yang memiliki nilai heritage menjadi kabur, dan malahan tidak kelihatan lagi, berubah menjadi kota yang penuh dengan komersialisasi.