Muktamar Muhammadiyah ke-47, Haedar Nashir: Revitalisasi Potensi Maritim Indonesia

REVITALISASI - Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah. (Foto: Arif Giyanto)
REVITALISASI – Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah. (Foto: Arif Giyanto)

Gondokusuman, JOGJADAILY ** Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar awal Agustus 2015 nanti akan menjadi momentum penting, kontribusi Muhammadiyah pada pemerintah untuk merevitalisasi potensi kemaritiman Indonesia.

“Bersama-sama pemerintah, Muhammadiyah berkomitmen untuk merevitalisasi potensi kemaritiman Indonesia. Sejak lama, Muhammadiyah concern pada kesejahteraan nelayan,” ujar Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, beberapa waktu lalu di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro Kota Yogyakarta.

Menurutnya, beberapa kampus Muhammadiyah yang dinilai memiliki kompetensi memadai, telah ditunjuk untuk membahas lebih intens, isu-isu kemaritiman.

“Setidaknya, Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) berkonsentrasi pada riset potensi kemaritiman Indonesia,” tutur Haedar.

Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Muktamar Muhammadiyah 2015, Dahlan Rais, mengatakan, Sidang Tanwir Muhammadiyah, 1-2 Agustus 2015 di Makassar akan memilih 39 dari 82 Calon Pimpinan Pusat Periode 2015-2020 menjadi Calon Tetap. Selanjutnya, pada Sidang Muktamar, 4 Agustus 2015, akan dipilih 13 nama dari Calon Tetap.

Pada saat proses penelitian calon terdapat 1 calon yang meninggal dunia, sehingga terdapat 82 nama calon yang memenuhi syarat atau lolos, yang selanjutnya akan dibawa ke Sidang Tanwir.

Sejumlah 13 Calon Terpilih Anggota PP Muhammadiyah tersebut lalu bermusyawarah mufakat untuk menetapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Periode 2015-2020 yang disahkan oleh Muktamar, sekaligus mengumumkan nama Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.

Kongres Maritim UGM

Sebelumnya, Kongres Maritim Indonesia pada 23-24 September 2014 di Balai Senat UGM merekomendasikan strategi kebijakan maritim komperehensif sebagai acuan bagi aturan kegiatan pembangunan kelautan dan kemaritiman, seperti memperkuat keamanan laut, daya saing SDM dalam penguasaan teknologi kelautan dan memperkuat budaya maritim.

Laut Indonesia menyimpan 70 persen potensi minyak dan gas bumi karena 40 dari 60 cekungan minyak milik Indonesia berada di laut. Namun, hanya sekitar 10 persen dari potensi tersebut yang saat ini sudah dimanfaatkan. Sedangkan potensi sumberdaya mineral dasar laut belum teridentifikasi dengan baik, mengingat belum tersedianya teknologi yang tepat.

Kinerja pembangunan kelautan dinilai masih memberikan kontribusi minim bagi negara, yakni baru mencapai 20,6 persen dari PDB nasional, yang terdiri atas 4,5 persen PDB dari sektor perikanan dan sisanya berasal dari sektor minyak dan pertambangan. Padahal, bahan bakar fosil tersebut suatu saat akan habis, seiring semakin berkurangnya cadangan sumberdaya mineral tersebut.

Diperlukan perbaikan infrastruktur, peningkatan SDM, modernisasi teknologi, dan permodalan dalam mengelola sumberdaya kelautan agar bisa memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah dirasa perlu memperbaiki rantai pasok sistem logistik yang berdaya saing, membangun konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim berdasarkan eco-marineconcept.