Ngopo Tuku, Slogan Kulon Progo Bendung Gaya Hidup Boros dan Konsumtif

SLOGAN BARU - Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, meluncurkan slogan ngopo tuku (untuk apa membeli), sebagai ajakan hidup sederhana. (Foto: Pemkab Kulon Progo)
SLOGAN BARU – Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, meluncurkan slogan ngopo tuku (untuk apa membeli), sebagai ajakan hidup sederhana. (Foto: Pemkab Kulon Progo)

Nanggulan, JOGJADAILY ** Pola hidup boros dan konsumtif masyarakat masa kini menjadi persoalan tersendiri. Respons atas hal tersebut, bermacam-macam. Salah satunya, dikreasi Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, dengan meluncurkan slogan ngopo tuku (untuk apa membeli).

Slogan ngopo tuku dimaksudkan sebagai upaya ajakan hidup sederhana agar cepat terlepas dari kemiskinan dengan memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Jika slogan Bela Dan Beli Kulon Progo lebih menekankan pada semangat mencintai daerah, slogan ngopo tuku dimaksudkan agar masyarakat tidak terjerumus hidup boros dan konsumtif.

“Mari hidup sederhana dan jangan terjebak dalam budaya konsumtif. Manfaatkan apa yang ada di sekitar kita,” ujar Bupati Hasto, Minggu (23/8/2015) saat kunjungan bedah rumah di Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan, dirilis Pemkab Kulon Progo.

Ia meneriakkan iso nandur (bisa menanam), lantas dijawab hadirin dengan ngopo tuku (mengapa beli). Teriakan selanjutnya adalah iso gawe (bisa membuat), kemudian dijawab dengan ngopo tuku (mengapa beli).

“Potensi yang melimpah di sekitar lingkungan akan sangat membantu menekan pengeluaran masyarakat jika dimanfaatkan dengan baik. Contoh, melimpahnya kayu bakar jika dimanfaatkan menjadi bahan bakar tentunya tidak perlu membeli gas untuk keperluan memasak. Lahan pekarangan di sekitar rumah bisa dimanfaatkan menanam sayuran untuk keperluan sehari-hari,” terangnya.

Banjir Investasi dan Pentingnya Pranata

Sebelumnya, pengamat masalah kejogjaan, Affrio Sunarno, mengatakan, mulai membanjirnya investasi, baik dalam maupun luar negeri, ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan berimplikasi serius. Bukan tidak mungkin, DIY hanya akan menjadi ajang kompetisi dan kolaborasi investor, sementara warga Jogja sendiri tidak turut berpartisipasi.

“Boleh disebut, belakangan, Jogja kebanjiran investasi. Masuk akal, karena daya dukung dan potensi Jogja memang sangatlah besar. Merespons hal tersebut, dibutuhkan pranata pengendali efektif dalam bentuk regulasi,” tutur Affrio.

Ia menjelaskan, betapa penting tetap menjaga pranata adiluhung yang selama ini menjadi akar dan fondasi sosial budaya Jogja, seperti keguyuban, unggah-ungguh, tepo seliro, atau yang lain. Selanjutnya, dibutuhkan regulasi bersama upaya pelestarian pranata adiluhung tersebut.

“Regulasi dapat berarti vis a vis. Artinya, ia dapat berubah menjadi pihak yang berseberangan dengan investasi karena alasan kemanfaatan umum. Pada sisi lain, regulasi dapat berperan sebagai pengendali efektif yang mengontrol kerja modal agar tidak berbuah kesenjangan atau tata moralitas yang luntur,” tegasnya.

Affrio khawatir, pada saat regulasi tidak disiapkan dan diimplementasikan sebagaimana mestinya, gerak investasi tidak dapat beresonansi dengan dinamika warga Jogja. Akibatnya, dominasi modal atas realitas sosial akan menjadi bom waktu serius di masa depan.

“Pada saat investasi hadir, secara alamiah, keguyuban bisa angkat kaki karena orientasi modal pada keuntungan semata. Sementara keguyuban memberi arti bagi kebersamaan warga untuk tetap saling mengerti, saling dukung, saling berbagi, dan berkembang bersama,” pungkasnya.