Triwulan II, 77 Persen Anggaran Keistimewaan DIY 2015 Terserap untuk Program Kebudayaan

ARAHAN - Gubernur DIY, HB X, memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Triwulan II di Ruang Borobudur, Inna Garuda, Kamis (6/8/2015). (Foto: Humas DIY)
ARAHAN – Gubernur DIY, HB X, memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Triwulan II di Ruang Borobudur, Inna Garuda, Kamis (6/8/2015). (Foto: Humas DIY)

Danurejan, JOGJADAILY ** Memasuki masa Triwulan II, Anggaran Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2015 telah terserap 77 persen atau 420,8 miliar untuk urusan kebudayaan.

“Kinerja anggaran keistimewaan tahun 2015 dari 547,45 miliar terbesar terserap pada urusan kebudayaan yang sudah mencapai 77 persen, yaitu 420,8 miliar dengan jumlah pengguna anggaran serta kuasa pengguna anggaran sebanyak 28 buah,” ujar Kepala Bappeda DIY, Agus Tavip Rayanto.

Dirilis Humas DIY, Tavip melaporkan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Triwulan II di Ruang Borobudur, Inna Garuda, Kamis (6/8/2015).

“Penyerapan APBD DIY sampai dengan Triwulan II untuk belanja barang dan jasa sudah sampai 56 persen dari Rp1.899.510.954.919,22; belanja modal sebesar 37 persen dari Rp698.840.749.249,22; dan belanja pegawai sebesar 7 persen dari Rp137.325.260.158,00,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, dilaksanakan penandatangan Pakta Integritas APBN dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota bersifat khusus oleh Gubernur DIY dan Bupati/Walikota.

Pengguna Anggaran terbaik diraih Panti Sosial Bina Remaja sedangkan perolehan terburuk diraih Satuan Polisi Pamong Praja DIY. Adapun Kuasa Pengguna Anggaran terbaik untuk Triwulan II diraih Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, sedangkan terburuk diraih oleh RS Ghrasia.

Jogja Gumregah Bukan Pepesan Kosong

Sementara itu, Gubernur DIY, HB X, mengatakan, semua jajajaran pemerintahan senantiasa gumregah saiyeg saeko kapti.

“Semangat Jogja Gumregah harus menjiwai dalam berikhtiar menuju sesuatu yang lebih baik. Jangan sampai ungkapan Jogja Gumregah sekadar pepesan kosong; ungkapan tanpa makna,” kata Gubernur.

Menurutnya, penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah prestasi dari segalanya, tapi merupakan awal pembangunan Good and Clean Government.

“Tekad gumregah ditujukan untuk terciptanya peradaban baru unggul yang menghasilkan jalma manungso kang utama yang berasaskan rasa ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan, dengan mengandalkan modal dasar kebudayaan dan pendidikan,” tegasnya

Ia mengimbau agar kebudayaan menjadi mainstream semua sektor pembangunan. Selain itu, diharapkannya pula Anggaran Dana Keistimewaan tidak mematikan nilai-nilai lokalitas yang luhur, sepertu rasa guyub rukun, gotong royong, ketulusan, dan saling menghargai.

“Bukan sebaliknya digunakan untuk saling mencerca, memfitnah, dan upaya merenggangkan ikatan sosial dan kepercayaan yang tumbuh untuk saling menguatkan,” pungkasnya.