Affrio Sunarno: Desentralisasi Utuh, Dana Desa Sebaiknya Maksimalkan Peran Kepala Daerah

DESENTRALISASI UTUH - Pemerhati masalah kejogjaan, Affrio Sunarno, mengusulkan agar pengalokasian dana desa memaksimalkan peran kepala daerah. (Foto: Arif Giyanto)
DESENTRALISASI UTUH – Pemerhati masalah kejogjaan, Affrio Sunarno, mengusulkan agar pengalokasian dana desa memaksimalkan peran kepala daerah. (Foto: Arif Giyanto)

Depok, JOGJADAILY ** Pengalokasian Dana Desa diharapkan memaksimalkan peran Kepala Daerah, baik Bupati, Walikota, atau Gubernur. Hal tersebut dirasa penting untuk meminimalisasi berbagai persoalan di kemudian hari.

“Dana Desa adalah politik keberpihakan yang merupakan antitesis terhadap model top-down development planning,” ujar pemerhati masalah kejogjaan yang sehari-hari bekerja sebagai Kasubid Litbang Eksosbud Bappeda Kota Yogyakarta, Affrio Sunarno, saat Diskusi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, di University Club Universitas Gadjah Mada (UC UGM), Selasa (8/9/2015).

Dalam diskusi bertema ‘Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Desa dalam Mendukung Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan’ ini, Affrio berpendapat, sebaiknya Dana Desa di-delivery-kan dalam bentuk specific grant multi-sectoral melalui Bupati atau Walikota, dengan pengawasan Gubernur.

“Model ini menuntut instrumentasi spesifik, minimal berkaitan dengan metode dan organisasi pelaksanaan, mengingat jarak Istana Presiden hingga Balai Desa melompati puluhan Gubernur dan ratusan Bupati/Walikota,” ucapnya.

Ia menjelaskan, metode berkenaan dengan tolok ukur dan kriteria pemanfaatan dana desa, administrasi dan sistem delivery keuangan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Sementara organisasi berkaitan dengan dekomposisi peran antar-masing-masing kementerian agar tidak tumpang tindih.

“Menghindari pelaksanaan proyek yang sama di lokasi yang sama oleh kementerian berbeda,” tutur alumnus Fisipol UGM itu.

DANA DESA - Diskusi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, di University Club Universitas Gadjah Mada (UC UGM), Selasa (8/9/2015). (Foto: Arif Giyanto)
DANA DESA – Diskusi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, di University Club Universitas Gadjah Mada (UC UGM), Selasa (8/9/2015). (Foto: Arif Giyanto)

Dalam perspektif desentralisasi secara utuh, terang Affrio, delivery tersebut juga menempatkan peran Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai otoritas berwenang.

“Selain itu, dana desa sebaiknya mengerahkan SDM fresh graduate dalam pola pendampingan, melalui unit pemerintahan formal terendah (kecamatan), seperti pola Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3),” tambahnya.

Pengelolaan Desa

Dalam kesempatan berbeda, analis fiskal Jogja, Itmam Fadhlan, mengatakan, pengalokasian dana desa sangat dipengaruhi oleh pengelolaan desa yang baik, dan adanya terobosan-terobosan yang dilakukan.

“Pengelolaan keuangan desa harus transparan dan akuntabel, pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) harus berhasil menggerakkan perekonomian desa, penjaringan aspirasi masyarakat harus dilaksanakan secara kreatif, serta dukungan dari perangkat dan masyarakat desa,” terang Itmam.

Dana desa adalah keperluan bersama seluruh elemen masyarakat. Itmam berpendapat, keterlibatan serta komitmen setiap elemen mutlak diperlukan agar desa yang sejahtera dapat tercapai melalui proses pembangunan.

“Hal yang menarik diperhatikan adalah peran pemimpin, dalam hal ini kepala desa, yang memiliki visi jelas dalam membawa iklim birokrasi yang baik (good governance) dan peka terhadap permasalahan di masyarakat, sehingga mampu menemukan gagasan-gagasan solusi secara tepat dari permasalahan-permasalahan yang ada di daerahnya,” pungkasnya.

One thought on “Affrio Sunarno: Desentralisasi Utuh, Dana Desa Sebaiknya Maksimalkan Peran Kepala Daerah

Comments are closed.