Wujudkan Keberdaulatan, Perpustakaan Desa Perlu Masuk Prioritas RPJMDes

VITAL - Perpustakaan Sari Ilmu Desa Sukoreno Sentolo Kulon Progo. Perpusdes membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. (Foto: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kulon Progo)
VITAL – Perpustakaan Sari Ilmu Desa Sukoreno Sentolo Kulon Progo. Perpusdes membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. (Foto: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kulon Progo)

Gondokusuman, JOGJADAILY ** Keberdaulatan dalam semua sektor membutuhkan sumberdaya manusia berkualitas. Peran Perpustakaan Desa menjadi sangat penting, karena minat baca yang tinggi akan meningkatkan kualitas keilmuan warga.

“(Baru) enam desa tercatat telah mengalokasikan anggaran khusus untuk perpustakaan, yakni Desa Baturetno Bantul, Desa Trimulyo Bantul, Desa Argomulyo Bantul, Desa Demangrejo Kulon Progo, Desa Patuk Gunungkidul, dan Desa Terbah Gunung Kidul,” ujar Kepala Bidang Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY, Monika Nur Lastiyani.

Menurutnya, monitoring dan evaluasi (monev) Perpustakaan Desa telah dilakukan di 22 perpustakaan desa, dengan perincian: Bantul 8, Kulonprogo 6, Gunung Kidul 5, dan Sleman 3.

“Permasalahan yang paling banyak terjadi, yaitu pemerintah desa kesulitan untuk merekrut pengelola perpustakaan, karena tidak adanya anggaran untuk insentif pengelola perpustakaan,” ungkap Monika dalam Ekspose Hasil Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Desa/Kelurahan DIY Tahun 2015, Rabu (23/9/2015), di Hotel Santika Yogyakarta, dirilis Humas DIY.

Selain itu, sambungnya, sebagian besar Perpustakaan Desa belum melakukan penambahan koleksi buku. Akibatnya, masyarakat enggan berkunjung, karena tidak adanya buku-buku baru. Bahkan ada perpustakaan desa yang hanya dikunjungi tiga orang per bulannya.

“Di sisi lain, sebagian besar Perpustakaan Desa yang dimonitor telah berjalan secara rutin dan terjadwal, rata-rata buka pukul 08.00-14.00. Selain itu, pembinaan dan pemberdayaan Perpustakaan Desa dari Perpustakaan Kabupaten dinilai telah berjalan dengan baik, karena sosialisasi Perpustakaan Desa telah rutin diselenggarakan di desa dan dusun,” tutur Monika.

Belum Prioritas RPJMDes

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan BPAD DIY, Bambang Budi Sulistiya, menilai, Perpustakaan Desa masih dipandang sebelah mata, karena belum masuk prioritas RPJMDes.

“Perpustakaan desa tidak dianggap penting, karena investasi SDM dampaknya butuh waktu yang lama, antara 10-20 tahun. Beda jika anggaran desa diwujudkan membangun talud, jalan, dan lain-lain. Sehingga yang menjabat hanya periode lima tahunan ya tidak bakal terpikir ke situ,” kata Bambang.

Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, Budi Wibowo, mengatakan dalam sambutannya, Perpustakaan Desa harus menarik bagi warga desa, entah pelajar maupun umum. Dari situlah manusia berkarakter dibentuk. Untuk itu, Perpustakaan Desa harus representatif.

“Monev ini dilakukan supaya terjadi kesatuan pemikiran dan langkah strategis dalam pengembangan dan pembinaan perpustakaan di provinsi dan kabupaten terhadap perpustakaan desa dan kelurahan,” terang Budi.

Ia berharap, melalui hasil monev, pemerintah provinsi dan kabupaten bisa bersinergi, sehingga Perpustakaan Desa benar-benar menjadi perpustakaan yang sangat diminati masyarakat sekitarnya.

“Kita ingin berdaulat di bidang politik, kita ingin mandiri di bidang ekonomi itu, salah satunya adalah melalui minat baca. (Sejumlah) 438 desa di DIY perpustakaannya harus representatif. Apalagi Jogja Gumregah saya pikir bohong kalau tanpa didasari kegemaran membaca. Membaca ini salah satu jalan menuju Jogja Gumregah,” tegasnya.