Bencana Asap, Rektor UGM Desak Presiden Tetapkan Darurat Bencana Kemanusiaan

KERJA KERAS - Polisi dan pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan. (Foto: AFP/Getty Images)
KERJA KERAS – Polisi dan pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan. (Foto: AFP/Getty Images)

Depok, JOGJADAILY ** Semakin memprihatinkannya bencana asap, Rektor UGM, Prof Dwikorita Karnawati, mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menetapkan kondisi darurat bencana kemanusiaan, sehingga ada upaya khusus mengalokasikan anggaran kondisi darurat di tingkat pusat dan daerah.

“Dengan penetapan darurat bencana kemanusiaan ini akan lebih mendorong masyarakat untuk lebih banyak terlibat melakukan gerakan massal aksi kemanusiaan,” ujar Rektor, dirilis Humas UGM, Jumat (23/10/2015).

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membantu warga yang terkena dampak bencana asap dan kebakaran hutan di sebagian Sumatera dan Kalimantan.

“Untuk menghindari jatuhnya korban, salah satu yang bisa dilakukan saat ini adalah menyelamatkan warga dengan membantu melakukan evakuasi warga yang terdampak dan memberikan bantuan masker serta bantuan tabung oksigen bagi warga yang mengalami sesak napas,” tuturnya.

Menurut Rektor, Indonesia tengah mengalami bencana kemanusiaan, sehingga seluruh elemen masyarakat harus bersatu, bahu-membahu, dan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah.

“Yang telah dilakukan sekarang belum cukup utk mengatasi kondisi darurat,” katanya.

Hal yang masih bisa dilakukan, sambungnya, adalah menyelamatkan warga di area terdampak.

“Jangan biarkan mereka sesak napas mengakhiri hayatnya. Diprioritaskan membantu para anak, wanita dan lansia, juga kaum difabel,” kata Dwikorita.

Rektor UGM juga menegaskan, di saat kondisi darurat asap saat ini seharusnya perusahaan pengelola lahan gambut harus muncul di barisan terdepan dalam upaya penyelamatan warga yang menjadi korban.

“Inilah saatnya mereka menunjukkan tanggung jawabnya,” ucapnya.

Tidak Mudah

Dwikorita menjelaskan, pemadaman titik sumber api di lahan gambut tidak bisa ditangani dalam waktu singkat, kecuali menunggu hujan turun saat musim penghujan tiba. Dia mencontohkan bencana kebakaran hutan di Amerika Serikat yang apinya berada di permukaan tanah dan tidak kunjung padam.

“Apalagi di lahan gambut, apinya ada di dalam tanah. Baru padam kalau hujan turun menerus selama beberapa minggu hingga berbulan-bulan,” tandasnya.

Ia mengusulkan evakuasi massal, seperti saat bencana Merapi dengan menggerakkan TNI, PMI, SAR, BPBD, maupun kepolisian. Selain itu, perlu dibentuk sister province sehingga dapat menggerakkan propinsi-propinsi yang aman dari kabut asap untuk ikut menampung warga yang dievakuasi.

“Para relawan yang membantu bisa lebih fokus terjun di lokasi evakuasi. Sedangkan di lokasi bencana asap bisa diserahkan TNI, BNPB, BPBD, PMI dan medis,” tuturnya.

Markas BNPB, tambahnya, bisa dijadikan sebagai crisis center yang dimonda langsung Presiden. Dari sana Presiden bisa terus memantau secara real time kondisi di lapangan, baik secara visual, spasial, maupun digital.

Crisis center yang terjalin baik dari pusat komando di BNPB hingga di lokasi terdampak dan lokasi evakuasi penampungan,” pungkasnya.