Harmonisasi Jawa, Jejak Enklave Surakarta di Kotagede dan Imogiri

ENKLAVE - Suasana pemakaman Paku Buwono X tahun 1940 di Imogiri. (Foto: Tropenmuseum)
ENKLAVE – Suasana pemakaman Paku Buwono X tahun 1940 di Imogiri. (Foto: Tropenmuseum)

Depok, JOGJADAILY ** Akibat politik devide et impera, terdapat dua wilayah yang tidak dibagi secara tegas, sehingga menimbulkan wilayah yang memuat dua masyarakat berlainan administrasi kewilayahan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Akibatnya, terjadi persaingan dua kebudayaan besar di wilayah enklave.

Terdapat dua enklave (daerah kantong) Surakarta di Yogyakarta, yakni Kotagede dan Imogiri. Dulu keduanya menjadi wilayah administrasi pemerintah Surakarta.

Ada pergesekan budaya di Kotagede Surakarta dan Kotagede Yogyakarta dengan Imogiri Surakarta dan Imogiri Yogyakarta. Selain terjadi pergesekan perbedaan kebudayaan di wilayah enklave, prinsip-prinsip penggunaan bahasa pun berbeda, yaitu Bahasa Jawa Surakarta dan Bahasa Jawa Yogyakarta.

Hal tersebut disampaikan Sulistyowati pada ujian terbuka program doktor Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM), Jumat (23/10/2015), dirilis Humas UGM. Sulistyowati mempertahankan disertasi berjudul ‘Bahasa Jawa Masyarakat Tutur Enklave Surakarta di Yogyakarta: Kajian Etno-Sosiolonguistik’.

“Meskipun berasal dari dasar kebudayaan Jawa yang sama, masing-masing pihak ingin berbeda dari yang lain. Perbedaan itu tampak pada budaya kasat mata atau pun tak kasat mata,” ujarnya.

Sulistyowati menerangkan, masyarakat enklave saling melabeli identitasnya. Kendati demikian, perbedaan penggunaan bahasa antara Bahasa Yogyakarta dengan Surakarta adalah cerminan nilai etika Jawa yang selalu menjunjung tinggi sikap urmat (hormat) dan selalu menjaga harmonisasi dalam interaksi sosial.

“Memiliki induk yang sama dari bahasa Jawa, akibatanya kebahasaan Enklave Surakarta di Yogyakarta tidak dapat dibedakan secara tegas,” katanya.

Dr. Sulistyowati. (Foto: Humas UGM)
Dr. Sulistyowati. (Foto: Humas UGM)

Karena berada di wilayah Yogyakarta maka tak dapat dipungkiri jika masyarakat enklave Surakarta terpengaruh oleh budaya Yogyakarta. Agar tidak larut dalam budaya Yogyakarta, pemertahanan identitas kultural terlindungi melalui kesetiaan kepada raja dan kebanggaan sebagai pendukung budaya Surakarta.

“Salah satunya terlihat melalui melalui makam raja-raja mataram yang merefleksikan eksistensi Keraton Surakarta dan Yogyakarta,” pungkasnya.

Reunifikasi Mataram

Beberapa waktu lalu, Reunifikasi Mataram diusulkan pemerhati masalah kejogjaan, Affrio Sunarno. Usulan ini dirasa mendesak, karena masifnya investasi dapat mengancam autentisitas Jogja, dalam hal ini budaya Jawa.

Reunifikasi dilakukan dalam koridor kebudayaan yang berimplikasi pada sektor ekonomi dan sosial. Secara budaya, tidak perlu lagi ada sinisme antar-Trah Mataram, apalagi seperti ‘berebut’ Jawa dengan merasa lebih Jawa ketimbang lainnya.

Implikasi ekonomis paling urgen dari Reunifikasi Mataram saat ini adalah membatalkan rencana pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo dan mengoptimalkan Bandara Adi Sumarmo di Surakarta.

Karena bandara internasional ada di Solo, perlu dibangun jalan khusus yang menghubungkan Jogja dan Solo. Secara simbolis, jalan ini juga mencerminkan reunifikasi, tentang pentingnya eksis bersama sesama Trah Mataram.