PSKK UGM: Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan DIY Tertinggi se-Indonesia

PARTISIPATIF - Suasana Rapat RT 45 RW 12 Jogokaryan Mantrijeron. Rapat RT memiliki peran penting sebagai ruang beraspirasi warga. (Foto: Arif Giyanto)
PARTISIPATIF – Suasana Rapat RT 45 RW 12 Jogokaryan Mantrijeron. Rapat RT memiliki peran penting sebagai ruang beraspirasi warga. (Foto: Arif Giyanto)

Depok, JOGJADAILY ** Mulai pada 2013, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM), melakukan proses penyusunan, pengukuran, dan hasil Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di Indonesia.

Bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), PSKK UGM menyatakan bahwa IPBK Daerah Istimewa Yogyakarta tertinggi se-Indonesia.

“DIY berada pada peringkat pertama dengan nilai indeks, 0,61. Menyusul kemudian Bali dengan nilai indeks 0,59, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan Jambi dengan nilai indeks yang sama, yaitu 0,56. Dengan demikian, terdapat 17 provinsi yang nilai indeksnya di atas rata-rata nasional (0,50),” ujar peneliti PSKK UGM, Agus Joko Pitoyo, dalam rilisnya, Senin (19/10/2015).

Ada lima dimensi dalam pengukuran IPBK. Pertama, dimensi partisipasi, baik partisipasi di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Kedua, dimensi keberlangsungan yang disarikan dari prinsip pembangunan berkelanjutan.

Ketiga, dimensi pemihakan atau pro-rakyat. Keempat, dimensi integrasi yang mewakili prinsip bahwa data-data kependudukan adalah dasar utama bagi perencanaan kependudukan dan harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan.

Kelima, dimensi kesetaraan untuk melihat apakah pembangunan sudah mengusung kesetaraan kepentingan, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

“Hasil pengukuran indeks ini juga menunjukkan provinsi-provinsi dengan IPBK tinggi merupakan wilayah-wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga tinggi,” ungkap Agus Joko.

Menurutnya, peningkatan IPBK akan berpengaruh pada peningkatan IPM. DKI Jakarta, misalnya, dengan IPBK 0,56 juga memiliki IPM tertinggi pada 2010, yaitu 77,35. Hal ini terjadi karena dalam konsep pembangunan manusia, IPM merupakan indikator untuk mengukur hasil atau output dari pembangunan.

IPM memudahkan berbagai pihak dalam menilai keberhasilan pembangunan di masing-masing wilayah. Pada waktu yang sama, diperlukan pula indikator untuk memantau dan mengevaluasi proses atau jalannya pembangunan. IPBK adalah indikator untuk mengukur proses tersebut.

“Ini merupakan salah satu prinsip yang penting dalam penyusunan IPBK. Sebab, IPBK hanya dapat digunakan apabila memiliki korelasi dengan IPM,” pungkasnya.

IPM Kota Yogyakarta Terbaik

Pengukuran IPM mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan penduduk (pendapatan penduduk). Menurut DIY Dalam Angka 2013 terbitan BPS DIY, tren dari tahun 2005 sampai dengan 2011 menunjukkan bahwa IPM, baik di tingkat nasional maupun DIY, cenderung mengalami peningkatan.

Pada 2009, IPM DIY sebesar 75,23 sedangkan nasional sebesar 71,76. Untuk DIY, baik pada 2009 maupun 2010 menduduki posisi keempat nasional.

Tahun 2010, IPM DIY sebesar 75,77, sedangkan IPM nasional 72,27. IPM DIY tahun 2011 sebesar 76,32, juga lebih tinggi dibandingkan capaian nasional pada tahun sama yang besarnya 72,77. Pada 2012, IPM DIY sebesar 76,75 dan Nasional sebesar 73,29.

IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY tahun 2012 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki peringkat pertama dengan angka 80,24. Kabupaten dengan angka IPM yang relatif tinggi, yaitu Kabupaten Sleman sebesar 79,31.

Sementara tiga kabupaten lain memiliki angka IPM yang relatif masih rendah, yakni Kabupaten Bantul (75,58), Kulon Progo (75,33) dan Kabupaten Gunungkidul (71,11).