26 Desa Rawan Pangan, Replikasi Program Model Desa Percontohan Mendesak Dilakukan

PANEN PADI - Penjabat Bupati Bantul, Sigit Sapto Raharjo, saat panen padi Kelompok Tani Randu Gumbolo I, Mrisi, Tirtonirmolo, Kasihan, Rabu (30/9/2015). (Foto: Dipertahut Bantul)
PANEN PADI – Penjabat Bupati Bantul, Sigit Sapto Raharjo, saat panen padi Kelompok Tani Randu Gumbolo I, Mrisi, Tirtonirmolo, Kasihan, Rabu (30/9/2015). (Foto: Dipertahut Bantul)

Kepatihan, JOGJADAILY ** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan 26 desa di DIY sebagai desa rawan pangan. Untuk mengatasinya, replikasi program model desa percontohan, mendesak dilakukan.

Sementara 16 desa dinilai berstatus waspada dan 398 desa dinilai aman. Pada 2014, kemiskinan DIY berada pada urutan 19 nasional, atau sejumlah 10,96 persen warga.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah, Arofa Noor Indriani, saat Workshop Evaluasi 8 Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015, di Gedung Unit IX Kepatihan, Rabu (25/11/2015), dirilis Humas DIY.

“Catatan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap 8 desa percontohan, ditemukan masih adanya tumpang tindih program/kegiatan antar-SKPD. Namun demikian, secara umum, desa percontohan cukup berhasil dan dapat direplikasikan ke lain desa rawan pangan yang sinergis pada penanganan kemiskinan DIY, yakni pada 15 kecamatan prioritas,” ujarnya.

Arofa berharap, workshop bisa memantapkan koordinasi, menghasilkan kerangka kebijakan penanganan pembangunan ketahanan pangan, serta pengaplikasian dan pereplikasian program model desa percontohan pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY, Didik Purwadi, mengarahkan untuk merestrukturisasi kelembagaan dan penguatan koordinasi antar-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sejak Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Selain itu, pemanfaatan ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan (Litbang), pendekatan analisis kebutuhan (need analysis) dalam mencari akar permasalahan, serta menggali keunggulan nilai kultur masyarakat Jogja Istimewa untuk diimplentasikan dalam program/kegiatan pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan di DIY.

Workshop dihadiri para Kepala Desa/Ketua Tim Pangan Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pendamping 8 desa percontohan, serta anggota Kelompok Kerja (Pokja) ahli dan teknis DKP DIY dan kabupaten/kota se-DIY.

Acara juga menghadirkan Lurah Desa Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul, Ani Widayani, untuk berbagi kiat. Ia membawa desanya meraih Juara Tingkat Nasional Desa Percontohan Bidang Ketahanan Pangan 2014.

Kesepakatan

Workshop Evaluasi Program Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan 2015 menghasilkan kesepakatan berikut.

Pertama, percontohan penanganan kemiskinan dan kerawanan pangan sangat layak untuk direplikasi dengan sejumlah penyempurnaan. Sebab, dengan program desa percontohan yang ditangani secara terpadu dan berkelanjutan dapat mengurangi jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin secara signifikan dan menaikkan status desa rawan pangan (warna merah) menjadi desa waspada (warna kuning) atau desa aman (warna hijau). Sementara untuk pelaksanaannya perlu disinergikan antara desa rawan pangan yang masih ada dengan 15 kecamatan miskin di DIY.

Kedua, perlunya dukungan komponen kelompok lain dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan dengan melibatkan Corporate social responsibility (CSR), swasta, dan lainnnya.

Ketiga, perlunya penguatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan melalui APBN/APBD, skim dana desa, dana keistimewaan; dengan mengacu peraturan yang berlaku.

Keempat, penanganan aspek keamanan pangan pada wilayah perbatasan memerlukan koordinasi lintas wilayah, lintas kewenangan, dan lintas sektoral. Dinamika lalu lintas pangan antar-wilayah (Jawa Tengah-DIY) menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan kerja sama lintas wilayah.