Dana Desa Besar, Kades Triharjo Wates: Perangkat Desa Harus Bisa TI dan Akuntansi

PELANTIKAN - Kepala Desa Triharjo, Wates, Kulon Progo, Samsu Giharto, melantik dua Perdes baru di Balai Desa Triharjo, Jumat (27/11/2015). (Foto: Pemkab Kulon Progo)
PELANTIKAN – Kepala Desa Triharjo, Wates, Kulon Progo, Samsu Giharto, melantik dua Perdes baru di Balai Desa Triharjo, Jumat (27/11/2015). (Foto: Pemkab Kulon Progo)

Wates, JOGJADAILY ** Perangkat Desa (Perdes) tidak sekadar pamomong (pembimbing), tapi juga dapat melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan. Untuk mengelola dana desa yang cukup besar, desa akan melaksanakan pelatihan bagi perangkat dengan anggaran APBDes.

Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Samsu Giharto, saat melantik dua Perdes baru di Balai Desa Triharjo, Jumat (27/11/2015).

“Jadi, kalau dahulu sekadar menjadi pamomong, sekarang harus bisa teknologi informasi dan akuntansi, mengingat ke depan, desa menerima dana yang cukup besar untuk dikelola,” ujarnya, dirilis Pemkab Kulon Progo.

Giharto menjelaskan, pengisian Perdes dilakukan melalui ujian dengan 11 panitia perwakilan dari masing-masing pedukuhan. Ia menjamin, panitia pengisian Perdes benar-benar tepercaya, akuntabel, dan bisa menjaga netralitas.

Ujian proses pengisian Perdes, sambungnya, sangat mencukupi, karena dari pelaksanaan hingga pelantikan, animo masyarakat cukup tinggi dan netralitas panitia sangat terjaga, sehingga menghasilkan SDM yang lebih berkualitas.

Proses ujian dilaksanakan secara terbuka dengan pengoreksian hasil ujian yang juga dilakukan secara terbuka, sehingga panitia dan peserta dapat melakukan koreksi bersama-sama. Dengan demikian, masing-masing peserta langsung tahu nilainya.

“Harapan kami kepada perangkat terlantik, semoga bisa cepat untuk belajar menyesuaikian diri, mengingat sekarang sudah diberlakukan UU No. 6/2014, sehingga dituntut kinerja tidak seperti sebelumnya,” tutur Kades.

Menurutnya, sebagai pamong, Perdes harus bisa mengikuti perkembangan, profesional, dan akuntabel, sehingga dapat merencanakan, melaksanakan, dan bertanggung jawab sesuai aturan dan waktu yang ditentukan.

Dua Perdes dipilih melalui penjaringan calon, 1-21 Oktober 2015, dan ujian dilaksanakan pada Minggu (15/11/2015). Dari ujian yang diikuti 30 peserta untuk calon Sekretaris Desa (Sekdes) dan 33 peserta untuk calon Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan.

Panitia ujian dibentuk oleh Pemerintah Desa, sedangkan soalnya dibuat atas kerja sama Pemerintah Desa dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD. Saat ujian tertulis, didampingi dosen dari perguruan tinggi tersebut.

Terpilih sebagai Sekdes dengan nilai tertinggi adalah Diayu Nugrahaini Putri Prasetya, warga Triharjo kelahiran 4 Juni 1992. Sementara nilai tertinggi ujian Kasie Pembangunan dan Pemberdayaan adalah Anang Junanta, warha Triharjo, kelahiran 27 Juni 1979.

Pemerintah Kabupaten Kecil

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kabupaten Kulon Progo, Sri Utami, menjelaskan, penyelenggaraan pemerintah desa saat ini menggunakan peraturan perundangan baru, yaitu UU No 6/2014 beserta dua Peraturan Pemerintah.

Pemkab Kulon Progo menetapkan 4 perda dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa, Perda Tentang Kepala Desa, Perda tentang Perangkat Desa dan Perda tentang Keuangan desa ditambah lagi peraturan Bupati untuk peraturan pelaksana perda tersebut.

“Maka seluruh perangkat desa mulai dari Kades hingga dukuh harus belajar ‘membaca’. Artinya, memahami peraturan perundangan yang menjadi pedoman kerja. Terkait peraturan perundangan ini kita diharapkan tidak salah memahami. Karena, saat ini, pemerintah desa bisa disamakan dengan pemerintah kabupaten kecil, karena desa saat ini juga menerima transfer dana dari pemerintah pusat, dan juga sumber-sumber keuangan yang lain yang harus masuk dalam APBDes dan juga pengeluarannya,” terangnya.