Kemudahan IUMK, Solusi UMKM Kota Yogyakarta untuk ‘Naik Kelas’

NAIK KELAS - Seminar Pembinaan UMKM bertema ‘UMKM Kota Yogyakarta Siap Naik Kelas’ di XT Square, Rabu (25/11/2015). (Foto: Arif Giyanto)
NAIK KELAS – Seminar Pembinaan UMKM bertema ‘UMKM Kota Yogyakarta Siap Naik Kelas’ di XT Square, Rabu (25/11/2015). (Foto: Arif Giyanto)

Umbulharjo, JOGJADAILY ** Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengupayakan eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya, kemudahan penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

“Permasalahan mendasar UMKM adalah legalitas usaha. Bank mana pun tetap mengedepankan legalitas usaha. Untuk mengatasi hal itu, Pemkot Yogyakarta menerbitkan Perwal tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota ke Camat, agar Camat menerbitkan IUMK di mana IUMK dapat dijadikan legalitas untuk mengakses perbankan,” ujar Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya UMKM Disperindagkoptan Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto, Rabu (25/11/2015).

Totok, begitu ia akrab disapa, memberi keterangan saat digelar Seminar Pembinaan UMKM bertema ‘UMKM Kota Yogyakarta Siap Naik Kelas’ di XT Square, yang terselenggara berkat kerja sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Disperindagkoptan Kota Yogyakarta.

Ia menjelaskan, IUMK baru dikeluarkan melalui Perpres No. 98 tahun 2014. Pada konteks DIY, ditindaklanjuti pada 2015 dengan Surat Edaran Gubernur No. 519/10708 tentang Percepatan Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota dalam Pemberian IUMK.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya UMKM Disperindagkoptan Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto. (Foto: Arif Giyanto)
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya UMKM Disperindagkoptan Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto. (Foto: Arif Giyanto)

“IUMK sebagai solusi bagi pelaku usaha mikro kecil yang kesulitan memperoleh legalitas,” tuturnya.

Sementara maksud dari naik kelas, sambungnya, adalah meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil, dan usaha kecil menjadi usaha menengah.

“UMKM yang dulu pemasarannya baru level lokal, menjadi nasional, lalu internasional.

Jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN

Sebelumnya, praktisi hukum, Agung Iip Koeswartomo, mengatakan bahwa diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi momentum penting bagi UMKM DIY untuk melek legalitas usaha. Langkah ini dirasa penting, karena kompetisi usaha mengharuskan kekuatan aspek legal.

Biasanya, jelas Agung, UMKM kurang diberi kesempatan oleh perbankan dalam hal kredit, karena tidak adanya agunan. Persoalan seperti ini dapat teratasi bila UMKM-UMKM tersebut berkumpul menjadi asosiasi atau badan hukum sejenis, dengan bantuan notaris.

“Akta notaris merupakan akta autentik yang berkekuatan hukum. Karena, notaris adalah pejabat negara. Apabila ada sengketa di belakang hari, pengadilan dapat dengan mudah menyelesaikan persoalan, berdasarkan akta autentik,” terang Agung.

Praktisi hukum, Agung Iip Koeswartomo. (Foto: Arif Giyanto)
Praktisi hukum, Agung Iip Koeswartomo. (Foto: Arif Giyanto)

Ia mengungkapkan sebagian masyarakat masih memilih berpikir dan beraksi instan dalam hal legalitas usaha. Perilaku ini dapat merugikan banyak kalangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Misalnya, sebagian masyarakat kita memilih perjanjian di bawah tangan, tanpa melibatkan notaris. Meski sah, apabila nanti muncul persoalan, akan lebih sulit menyelesaikannya. Selain itu, ada pula notaris yang menggampangkan legalitas dengan proses yang cepat meski kurang teliti, sementara ternyata di belakang hari bermunculan persoalan baru yang susah diselesaikan,” ungkapnya.