Sukamta: Sleman Layak Ditunjuk sebagai Pilot Project Dana Desa

PILOT PROJECT - Politikus PKS, Sukamta, mengatakan, Sleman layak dijadikan pilot project dana desa. (Foto: Sukamta.id)
PILOT PROJECT – Politikus PKS, Sukamta, mengatakan, Sleman layak dijadikan pilot project dana desa. (Foto: Sukamta.id)

Sleman, JOGJA DAILY ** Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengatakan, Kabupaten Sleman layak ditunjuk sebagai pilot project dana desa. Ia yakin, Sleman dapat memanfaatkan dana desa dengan baik, mengingat potensi SDM yang sangat memadai, karena merupakan kota pelajar.

“Adanya dana desa yang diturunkan langsung dari pusat langsung ke desa ini menjadi peluang untuk meningkatkan pembangunan di desa,” ujarnya dalam Sosialisasi Kebijakan Dana Desa, beberapa waktu lalu di Sleman, dirilis Pemkab Sleman.

Menurutnya, dana desa merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada pembangunan di desa. Hal ini menunjukkan perubahan paradigma pembangunan di Indonesia yang selama ini terkonsentrasi di kota-kota besar berubah menjadi di desa-desa.

Sukamta berharap, dana desa bisa dikerjakan oleh masyarakat sendiri, sehingga selain membangun, sekaligus membuka lapangan kerja.

“Sleman layak bila ditunjuk sebagai pilot project,” ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Boediarso Teguh Widodo, menerangkan, Alokasi Dana Desa Kabupaten Sleman pada 2016 mengalami kenaikan 225 persen, dibandingkan 2015.

Bila tahun ini Dana Desa Sleman sebesar Rp28 miliar, pada tahun depan meningkat menjadi Rp63,01 miliar.

“Dengan bertambahnya alokasi Dana Desa pada tahun 2016 maka nantinya setiap desa di Kabupaten Sleman rata-rata akan menerima lebih dari Rp700 juta,” ucap Boediarso.

Menurutnya, kebijakan pengalokasian dana desa yang semakin besar dalam struktur anggaran keuangan nasional merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang revolusioner dan radikal. Kebijakan ini dikatakan radikal, karena merupakan perubahan yang sangat drastis dalam penganggaran dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

Di hadapan perangkat Desa dan Camat yang hadir, ia berharap agar mereka dapat memanfaatkan dana desa sebaik-baiknya. Boediarso mengajak seluruh perangkat desa untuk meningkatkan kinerjanya agar bisa meraih reward.

Meski dana desa telah dianggarkan, ungkapnya, kemampuan setiap daerah berbeda-beda dalam memanfaatkannya. Sebagai gambaran, dari 434 Kabupaten/Kota, baru sebanyak 220 Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pelaksanaan dana desa.

Boediarso menjelaskan, terdapat beberapa alasan pemerintah daerah, mengapa tidak menyalurkan dana desa. Ada beberapa daerah yang menambahkan persyaratan penyaluran Dana Desa, berupa dokumen RPJMDes dan RKPDes, sehingga menyulitkan desa untuk segera menerima Dana Desa. Ada pula daerah yang belum menetapkan beberapa peraturan teknis.

“Ada kekawatiran perangkat desa terjerat kasus hukum karena kesalahan administrasi dan belum optimalnya pelaksanaan pelatihan kepada perangkat desa dan terlambatnya pendampingan desa,” katanya.

Transparan dan Akuntabel

Pj Bupati Sleman, Gatot Saptadi, berharap, penyelenggaraan sosialisasi menjadi media yang tepat bagi aparat desa untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola dana desa serta menyusun laporan realisasi penggunaan desa secara transparan dan akuntabel.

Pada 2015, Kabupaten Sleman mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp28 miliar dan telah dialokasikan ke 86 desa, dengan Keputusan Bupati No.39/Kep.KDH/A/2015 tentang Besaran Dana Desa. Berdasarkan keputusan tersebut, formulasi pembagian didasarkan pada jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa, yang mendapatkan rata-rata alokasi sebesar Rp300 juta.

Tahap I disalurkan 40 persen dana desa, sebesar Rp11,2 miliar dari rekening kas daerah langsung ke rekening kas desa dengan syarat menyampaikan APBDesa yang telah didahului RPJMDesa dan RKP Desa. Sedangkan untuk tahap II, dana sebesar Rp9,6 miliar telah diterima di rekening kas daerah dan telah disalurkan ke 74 desa yang telah menyampaikan laporan realisasi semester I.

“Untuk 8 desa lain terus didorong untuk segera menyusun laporan dalam waktu dekat, sehingga seluruh dana desa tahap II segera terselesaikan,” pungkas Gatot.