Tolok Ukur Politik Tanah Air, Deputi Konselor Politik Kedubes AS Kunjungi Kota Jogja

AKRAB - Deputy Political Counselor pada Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Jakarta, Siriana Nair, diterima Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, di ruang kerja Walikota, Selasa (24/11/2015). (Foto: Humas Pemkot Yogyakarta)
AKRAB – Deputy Political Counselor pada Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Jakarta, Siriana Nair, diterima Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, di ruang kerja Walikota, Selasa (24/11/2015). (Foto: Humas Pemkot Yogyakarta)

Umbulharjo, JOGJADAILY ** Kota Yogyakarta merupakan salah kota yang sangat kondusif dalam dunia perpolitikan. Kota Gudeg dianggap mampu mengatasi problem dan menjadi tolok ukur dunia politik di Tanah Air.

Hal tersebut menjadi alasan kunjungan kerja Deputy Political Counselor pada Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Jakarta, Siriana Nair, ke Pemerintah Kota Yogyakarta, Selasa (24/11/2015).

“Saya mengagumi kehidupan masyarakat Yogyakarta yang meskipun berbeda dari suku, agama, ras, dan golongan, namun mampu membina kerukunan dan toleransi yang tinggi di antara warganya,” tutur Nair.

Ia juga kagum pada tradisi di Yogyakarta yang menjadi dasar pijakan kuat dalam membangun dunia perpolitikan.

Siri Nair diterima Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, di ruang kerja Walikota, Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari 56 Timoho. Nair datang bersama seorang staf Kedubes AS.

Kunjungan berlangsung sekira dua jam. Nair banyak bertanya tentang proses pemilihan kepala negara, kepala daerah (Pemilu), dan dinamika parlemen dan Partai Politik, serta kehidupan masyarakat Indonesia dan tata kelola pemerintahan.

Nair mengaku, baru dua bulan ditugaskan di Indonesia. Ia adalah ekonom senior dan concern pada Asia Selatan dan Asia Tengah. Kini, ia ingin mengetahui banyak hal tentang Indonesia, terutama dunia politiknya.

IPBK dan IPM

Belum lama ini, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM), bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Daerah Istimewa Yogyakarta, tertinggi se-Indonesia.

Dimensi pengukuran IPBK adalah partisipasi bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi; keberlangsungan yang disarikan dari prinsip pembangunan berkelanjutan; pemihakan atau pro-rakyat; integrasi yang mewakili prinsip bahwa data-data kependudukan adalah dasar utama bagi perencanaan kependudukan dan harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan; kesetaraan untuk melihat apakah pembangunan sudah mengusung kesetaraan kepentingan, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Peningkatan IPBK akan berpengaruh pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut DIY Dalam Angka 2013 terbitan BPS DIY, IPM menurut kabupaten/kota di DIY tahun 2012 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki peringkat pertama dengan angka 80,24.

Kabupaten dengan angka IPM yang relatif tinggi, yaitu Kabupaten Sleman sebesar 79,31. Sementara tiga kabupaten lain memiliki angka IPM yang relatif masih rendah, yakni Kabupaten Bantul (75,58), Kulon Progo (75,33) dan Kabupaten Gunungkidul (71,11).