Tri Kirana Muslidatun: Akses Situs Porno Mudah, Penyimpangan Seks Anak Tinggi

ORIENTASI EKSPOR - Ketua Dekranasda Kota Yogyakarta, Tri Kirana Muslidatun, saat Syawalan dan Temu Member Dekranasda Kota Yogyakarta, Kamis (6/8/2015), di Hotel Pandanaran Prawirotaman. (Foto: Arif Giyanto)
RAMAH ANAK – Ketua Dekranasda Kota Yogyakarta, Tri Kirana Muslidatun, saat Syawalan dan Temu Member Dekranasda Kota Yogyakarta, Kamis (6/8/2015), di Hotel Pandanaran Prawirotaman. (Foto: Arif Giyanto)

Umbulharjo, JOGJADAILY ** Salah satu penyebab tingginya penyimpangan seks oleh anak adalah mudahnya mengakses situs porno di internet. Untuk mencegahnya, pemerintah perlu memiliki pusat bank data situs, kemudian memfilter situs-situs yang mengandung konten pornografi. Tak kalah penting, terus digalakkan upaya memperkokoh ketahanan keluarga.

Hal tersebut disampaikan Ketua Jejaring Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Trafficking Kota Yogyakarta, Tri Kirana Muslidatun, saat sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) kepada Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kota Yogyakarta, oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta, di Ruang Bima, Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Selasa (3/11/2015).

Bu Ana, begitu ia biasa disapa, menyampaikan, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Yogyakarta masih sangat memprihatinkan. Pelakunya tidak hanya orang dewasa, namun sudah merambah ke anak usia dini.

“Fenomena yang sangat mencengangkan adalah kasus kehamilan anak usia dini (12-17 tahun) di tahun 2015 yang jumlahnya mencapai 90 kasus. Yang membuat prihatin, ada sebagian dari anak-anak tersebut tidak tahu kalau hamil,” ujarnya terenyuh.

Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sekolah/madrasah yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup; mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya; serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan, terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) Kota Yogyakarta, Ifa Aryani, memaparkan beberapa indikator Sekolah Ramah Anak.

“Ada kebijakan perlindungan anak; ada program usaha kesehatan sekolah; lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat, dan memenuhi standar pemerintah dan kebutuhan anak; menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); ramah dan sadar lingkungan; memiliki warung/kantin sehat,” tuturnya.

Selain itu, siswa dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; memiliki toilet dan kamar mandi yang bersih dan sehat serta terpisah antara toilet perempuan dan laki-laki; pelibatan masyarakat dalam proses pendidikan dan perlindungan anak di sekolah; penyelenggara dan pengelola sekolah terlatih; Konvensi Hak Anak (KHA); Pembelajaran dengan metode Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM).

Sekolah Ramah Anak, sambungnya, merupakan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

“Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak,” pungkas Ifa.