3 TPS Kategori Rawan, Polres Bantul Beri Pengamanan Ekstra

SIAGA - Kapolres Bantul, AKBP Dadiyo, saat apel pergeseran pasukan pengamanan TPS Pilkada Bantul di Mapolres Bantul, Selasa (8/12/2015). (Foto: Humas Polres Bantul)
SIAGA – Kapolres Bantul, AKBP Dadiyo, saat apel pergeseran pasukan pengamanan TPS Pilkada Bantul di Mapolres Bantul, Selasa (8/12/2015). (Foto: Humas Polres Bantul)

Bantul, JOGJADAILY ** Pilkada Bantul digelar hari ini, Rabu (9/12/2015). Potensi kerawanan Pilkada dapat terjadi dalam tahapan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Seluruh anggota Polri yang terlibat pengamanan TPS siap siaga dan waspada.

Polres Bantul menyatakan, sejumlah 3 TPS dari 1.768 TPS yang tersebar di Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori rawan, sehinggap diperlukan pengamanan ekstra.

Selain mengamankan TPS, Polres Bantul juga menyiapkan Tim Patroli agar situasi tetap kondusif. Dalam pengamanan Hari H pemungutan suara, Polres Bantul mendapat back up personel dari Polda DIY.

“Siapkan kelengkapan saat bertugas, seperti borgol dan tongkat Polisi. Hindari sebisa mungkin penggunaan senjata api,” ujar Kapolres Bantul, AKBP Dadiyo, saat apel pergeseran pasukan pengamanan TPS Pilkada Bantul di Mapolres Bantul, Selasa (8/12/2015), dirilis Humas Polres Bantul.

Dadiyo menerangkan, hal yang harus dilakukan anggotanya dalam pelaksanaan pengamanan TPS adalah mampu mengenali kerawanan TPS. Selain itu, anggotanya juga harus mengenali para petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Linmas, dan para saksi masing-masing pasangan calon.

Kapolres menegaskan, anggota Polri dilarang memasuki TPS. Jika anggota terpaksa harus masuk ke dalam TPS karena adanya suatu hal, terlebih dulu harus seizin ketua KPPS. Apabila dalam pelaksanaan pengamanan terjadi sesuatu, anggota Polri segera melakukan koordinasi dengan Perwira Pengendali atau Kapolsek wilayah masing-masing.

“Setelah proses penghitungan suara di TPS selesai, pergeseran logistik dari TPS ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masih menjadi tanggung jawab anggota Polri yang melaksanakan pengamanan TPS.

Dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada, sambungnya, tanggung jawab terbesar ada pada Polri, meskipun dalam pelaksanaannya dilaksanakan juga oleh instansi lain.

“Semoga jalannya proses pemungutan suara Pilkada Bantul dapat berjalan dengan aman dan Allah SWT meridhai setiap langkah pengabdian kita,” pungkasnya.

Antisipasi Potensi Konflik

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS) Universitas Islam Indonesia (UII), Prof Jawahir Thonthowy, memberi catatan agar pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat kepolisian memiliki tingkat kewaspadaan tinggi untuk mencegah terjadinya bentrokan pasca-pemilukada serentak.

“Salah satu hal yang dapat merusak dan menciderai penyelenggaraan pemilukada serentak adalah potensi konflik dan kekerasan yang sangat mungkin terjadi pasca-gelaran pesta demokrasi daerah ini usai,” ungkap pakar sosiologi hukum UII tersebut, dirilis Humas UII.

Potensi kekerasan, jelasnya, dapat muncul manakala terjadi ketidakpuasan salah satu calon terhadap hasil pemilukada. Calon tersebut dapat menggerakkan massa pendukungnya untuk melampiaskan kekecewaan atas hasil pemilukada yang tidak sesuai dengan harapan kelompoknya.

“Faktor lain mengapa potensi kekerasan semakin rawan adalah pemilukada serentak ini mempertemukan para calon yang secara background berasal dari keluarga, suku, ras, atau agama yang sama dan berbeda dalam satu persaingan politik yang sengit,” ucapnya.

Ikatan-ikatan primordial semacam ini masih sangat kuat pengaruhnya. Hal tersebut, tambah Jawahir, rawan menimbulkan gesekan antarkelompok suku, agama, maupun ras yang dilatarbelakangi oleh persaingan politik.