DID Rp40 Miliar, Pemkot Yogyakarta Berencana Biayai Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Wakil Walikota Yogyakarta Imam Priyono (kiri) usai menerima anugerah Dana Insentif Daerah. (Foto: Humas Pemkot Yogyakarta)
Wakil Walikota Yogyakarta Imam Priyono (kiri) usai menerima anugerah Dana Insentif Daerah. (Foto: Humas Pemkot Yogyakarta)

Jakarta, JOGJADAILY ** Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2016 yang diterima Pemerintah Kota Yogyakarta, rencananya digunakan untuk membiayai pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, mengingat pertumbuhan modal di Kota Yogyakarta yang sangat tinggi.

“Akan lebih bagus apabila digunakan untuk membiayai pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja, sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Juga untuk perbaikan jalan yang rusak dan lain-lain,” ujar Wakil Walikota Yogyakarta, Imam Priyono, di Istana Negara Jakarta, Senin (14/12/2015), dirilis Humas Pemkot Yogyakarta.

Pelatihan yang dimaksud, jelas Imam, misalnya adalah ketatabogaan, kesatpaman hingga mendapatkan ijazah, pelatihan sopir, dan lainnya.

Untuk pemanfaatan DID, Pemkot Yogyakarta akan membicarakannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta.

“Untuk apa-apa itu nanti kita bicarakan dengan Dewan. Kira-kira pos mana saja yang pasti untuk dibiayai. Yang jelas dana itu dikeluarkan untuk membiayai hal-hal yang pasti yang dapat dirasakan langsung hasilnya oleh penerima manfaat. Dan bukan untuk hal yang absurd,” kata Imam.

Ia menambahkan, pemanfaatan dana tersebut akan diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mendapatkan pesetujuan DPRD.

“Dana Insentif Daerah itu akan digunakan untuk hal yang pasti. Misalnya, untuk memperbaiki jalan X. Alamatnya jelas. Volume yang dikerjakan jelas. Biayanya jelas,” tuturnya.

DID dianugerahkan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan kepada Pemkot Yogyakarta, karena dinilai berprestasi dalam pencapaian kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

Pemkot Yogyakarta juga dinilai berprestasi dalam kinerja pelayanan dasar publik serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan.

DID dianugerahkan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo.

Imam menegaskan, penganugerahan DID merupakan bukti bahwa selama ini, Pemkot Yogyakarta telah melaksanakan tata kelola keuangan daerah dengan baik dan dalam jalur yang benar.

“Bukti lain yang menguatkan adalah kita telah mendapatkan penilaian WTP. Bahkan sudah enam kali. Ini adalah prestasi dan kinerja kita bersama,” katanya.

Prestasi ini, menurut Wakil Walikota, dipersembahkan kepada warga dan karyawan di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

Dua Variabel Utama

Sementara itu, Kepala Kantor Dinas Pajak Daerah dan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, mengatakan, ada dua variabel utama yang membuat Pemkot Yogyakarta menerima DID.

Pertama, penetapan APBD Kota Yogyakarta sebelum tanggal 31 Desember 2015 yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kedua, hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Paling tidak, Wajar dengan pengecualian (WDP). Tapi, kita kan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kalau dua variabel utama ini dipenuhi, berapa pun besarnya, pasti dapat DID,” terang Kadri.

Dana tersebut, menurut Kadri, akan dimasukkan ke kas daerah seraya menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari Kementerian Keuangan.