FKPLP Audensikan Kompensasi Bagi Penggarap Lahan PAG yang Terkena Proyek Bandara

Fase final Master Plan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Restricted Access Area dilihat dari utara. (Foto: Bappeda Kulon Progo)
Fase final Master Plan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Restricted Access Area dilihat dari utara. (Foto: Bappeda Kulon Progo)

Wates, JOGJADAILY ** Sekira 30 orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penggarap Lahan Pesisir (FKPLP) beraudiensi kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, meminta penjelasan tentang kompensasi bagi penggarap lahan Paku Alam Ground (PAG) yang terkena proyek bandara.

FKPLP terdiri dari beberapa elemen penggarap lahan pesisir di wilayah Kecamatan Temon, antara lain pengelola penginapan, warung makan, petambak udang, peternak ayam, dan petani.

“Kompensasi untuk lahan maupun bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Sebab, banyak warga yang bertanya tentang nilai kompensasi yang akan diberikan. Namun, sampai saat belum ada pernyataan yang jelas dari Pemkab maupun PT AP I (PT Angkasa Pura I),” ujar Koordinator FKPLP, Sumantoyo, Selasa (1/12/2015), di Gedung DPRD Kulon Progo, dirilis Setwan Kulon Progo.

Ia mengatakan, pihaknya mendukung pembangunan bandara. Meski demikian, harus ada kejelasan kompensasi.

“Kami minta agar ada penjelasan dari pemerintah, berapa nanti kompensasi yang akan kami terima untuk lahan yang kami tempati dan aset yang kami miliki,” ungkapnya.

Belum Ada Keputusan

Sekretaris Daerah Kulonprogo, RM Astungkoro, meminta masyarakat untuk bersabar perihal kompensasi. Sebab, dalam bekerja, Pemkab Kulon Progo, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan PT Angkasa Pura I terikat pada undang-undang, yakni UU Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam UU tersebut diatur dengan jelas, proses yang harus dilalui.

“Kalau sekarang ditanya berapa nilai ganti rugi tanah per meter dan bangunan yang ada di atasnya, saya belum bisa menjawab. Karena, nilainya memang belum ditentukan. Saat ini, prosesnya baru sampai pada tahap pendataan lahan,” ucap Astungkoro.

Ia menegaskan, belum ada keputusan apa pun tentang nilai ganti rugi tanah bagi lahan calon New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon tersebut. Nilai ganti rugi akan ditentukan oleh tim apraisal (penaksir) independen yang ditunjuk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan sistem lelang.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kulon Progo, Muhammad Fadhil, menyatakan bahwa nilai ganti rugi belum ditentukan. Ia berharap agar warga mendukung pengukuran lahan yang kini sedang dilakukan BPN.

“Hasil pendataan BPN nanti akan dipampangkan di papan pengumuman. Silakan masyarakat mengecek, kalau ada kekeliruan bisa dilakukan pembetulan,” katanya.

Bila pengukuran telah fix, sambungnya, tim apraisal akan menaksir nilai ganti rugi lahan dan bangunan yang ada di atasnya.

“Silakan warga memberikan keterangan yang lengkap dan benar terhadap aset yang ada saat dilakukan penghitungan oleh tim apraisal, agar nanti data dan nilai ganti rugi bisa ditentukan seakurat mungkin,” terangnya.

Audensi dipimpin Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati. Hadir pula Manajer Proyek Pembangunan Bandara Baru DIY, Suji Hartono.