MEA Tinggal Hitungan Minggu, UMY Bahas Kebijakan Persaingan Usaha

Komisioner KPPU, Munrokhim Misanam, saat menjadi keynote speaker diskusi FH UMY. (Foto: Humas UMY)
Komisioner KPPU, Munrokhim Misanam, saat menjadi keynote speaker diskusi FH UMY. (Foto: Humas UMY)

Mlati, JOGJADAILY ** Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KKPU) Indonesia, Munrokhim Misanam, mengatakan, beberapa kebijakan persaingan usaha dapat berpotensi memicu konflik pada persaingan hukum usaha Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Memasuki masyarakat ekonomi ASEAN yang tinggal hitungan minggu lagi, dirasa masih perlu banyak hal yang harus dibenahi oleh Indonesia dan juga negara-negara ASEAN, salah satunya yaitu dalam hal persaingan iklim usaha masyarakat ASEAN,” ujar Munrokhim, Sabtu (5/12/2015) di Gedung AR Fachrudin B lantai 5 kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Dirilis Humas UMY, Munrokhim menjadi keynote speaker dalam Kuliah Umum bertema ‘Nurturing Fair Business Climate Through Regional Integration and Harmonization of Competition Law in ASEAN’ yang diselenggarakan Fakultas Hukum UMY bekerja sama dengan KPPU dan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).

Ia menjelaskan, persaingan iklim usaha masyarakat ASEAN haruslah dilakukan secara sehat. Selain itu, dibutuhkan harmonisasi persaingan hukum antar-negara ASEAN dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.

Kebijakan persaingan usaha yang potensial memicu konflik, menurut KPPU, di antaranya ketentuan-ketentuan yang dapat membuat sebuah perusahaan mendominasi sebuah posisi. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan yang memfasilitasi perjanjian-perjanjian terhadap perusahaan untuk berhenti sejenak dalam menghadapi persaingan hukum.

“Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bagian dari intervensi pemerintah pada pasar, yaitu untuk membatasi jumlah perusahaan yang tersebar di dalam pasar usaha bisnis,” tutur Munrokhim.

Pemerataan Pembangunan

KPPU menyampaikan beberapa hal yang harus dipersiapkan masyarakat ASEAN, khususnya pada bidang iklim usaha.

“Integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Karena, pada kenyataannya, persaingan ekonomi pada saat ini tidaklah hanya bersaing dalam lingkup ASEAN, melainkan secara global,” ucap Munrokhim.

Selanjutnya adalah tingkatan jumlah produksi usaha yang harus sesegera mungkin dikembangkan dalam menghadapi persaingan pasar. ASEAN merupakan wilayah ekonomi kompetitif, sehingga persaingan iklim usaha di ASEAN sangatlah ketat, dan rentan akan konflik.

Terakhir, pembangunan ekonomi merata harus diperhatikan untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan berimbang.

“Jika pilar-pilar tersebut dijalankan dengan baik maka akan menciptakan iklim usaha yang sehat di ASEAN. Khususnya bagi Indonesia, tidak perlu takut lagi dalam menghadapi MEA, karena Indonesia dirasa sudahlah sangat siap dalam hal kekuatan iklim usaha. Tinggal menjalankan dan mengawasinya yang perlu dimaksimalkan,” pungkas Munrokhim.

Majukan Bidang Jasa

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UMY, Trisno Raharjo, berpendapat, poin penting dalam menghadapi MEA adalah dorongan untuk memajukan bidang jasa.

“Dari kegiatan jasa tersebut akan memunculkan usaha dalam bentuk produk, yang kemudian dengan munculnya produk-produk tersebut akan menimbulkan persaingan dunia bisnis,” kata Trisno.

Jika tidak diatur dengan baik, menurutnya, persaingan dunia usaha tidak akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.

“Diharapkan iklim bisnis pada masyarakat ASEAN akan menjadi lebih baik dalam menghadapi MEA. Selain itu, Indonesia dalam hal persaingan usaha memiliki keunggulan dan lebih siap dibandingkan negara lainnya. Jangan sampai karena Indonesia dirasa paling siap, berimbas terhadap implementasinya yang tidak mendapatkan dukungan kuat bagi Indonesia sendiri maupun bagi ASEAN,” tegasnya.