Hari Jadi DIY: 13 Maret 1755 atau 5 September 1945

Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama Proklamator, Soekarno-Hatta. (Foto: datab.us)
Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama Proklamator, Soekarno-Hatta. (Foto: datab.us)

Kepatihan, JOGJADAILY ** Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tengah mengupayakan penyelusuran Hari Jadi untuk disusun menjadi Peraturan Daerah (Perda) mengenai Hari Jadi DIY. Selasa (29/12/2015) digelar Ekspose Penyelusuran Hari Jadi DIY di Gedung Pracimasono Kepatihan, dipandu Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Beni Harsono.

“Hari jadi suatu wilayah pada hakikatnya dapat diartikan sebagai terjadinya atau terbentuknya eksistensi suatu wilayah yang menjadi tempat awal suatu masyarakat bermukim dan berkehidupan, baik secara ekonomis, sosial, politik maupun kultural dan berkeadaban,” ujar Prof Djoko Suryo, dirilis Humas DIY.

Ia menjelaskan, keberadaan hari jadi memiliki arti penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memantabkan jatidiri sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan.

Setelah dikaji tim dan tenaga ahli Penyelusuran Materi Hari Jadi DIY, diperolehlah 11 pilihan yang kemudian disaring menjadi 5 dan akhirnya beberapa poin tereliminasi menjadi 2 rekomendasi tanggal untuk dijadikan sebagai Hari Jadi DIY.

Pilihan pertama jatuh pada 13 Maret 1755. Ketika itu, Sultan Hamengku Buwono I memproklamasikan Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat.

Menurut Tim Pengkaji, hal ini dilandaskan pada lahirnya semangat membangun tatanan masyarakat dan negara-kerajaan menggunakan konsep Ngayogyakarta atau Yogyakarta, yang berarti negeri makmur dan tenteram.

Selain itu, tanggal tersebut merupakan lahirnya sistem kepemimpinan visioner berwawasan membangun masyarakat makmur, sejahtera, adil, serta tenteram dan damai, sebagaimana dirumuskan dalam konsep ‘Memayu Hayuning Bawono’ dan dalam moto ‘Negeri panjang-punjung, loh jinawi, tata titi tentrem kerta raharja, adil paramarta’.

Sementara pilihan kedua adalah 5 September 1945, merujuk pada peristiwa Amanat 5 September 1945 yang tegas menyatakan bahwa daerah Kasultanan Ngayogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia dengan kedudukan sebagai Daerah Istimewa yang bersifat kerajaan dari Negara Republik Indonesia.

Tim Amanat 5 September 1945 menuturkan, momentum tersebut merupakan titik awal terwujudnya Tahta Untuk Rakyat, Tahta untuk Bangsa dan Negara RI, Manunggaling Kawula dan Gusti dan semangat Golong Gilig yang menjadi salah satu ciri semangat Keistimewaan kepemimpinan DIY.

Pengakuan Keistimewaan

Pengakuan keistimewaan yang diberikan pemerintah pusat pada era Presiden Soekarno, kemudian diperkuat dalam konstitusi, tidak terlepas dari sikap Keraton Yogyakarta sebagai kerajaan pertama yang secara tegas mengakui dan berintegrasi dengan NKRI sebagai negara baru.

“Padahal, Keraton Yogyakarta sebelumnya memiliki kedaulatan berdaulat yang diakui dunia internasional,” tutur Pakar Hukum Tata Negara UGM, Fajrul Falakh, dirilis Humas UGM.

Sementara pengamat keistimewaan Yogyakarta, Sudomo Sunaryo, berpendapat, bergabungnya Yogyakarta dengan Republik berdasarkan persetujuan HB IX dan PA VIII setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan lewat radio.

“Setelah itu, mengirimkan ucapan selamat kepada Presiden,” ucap Sudomo.

GPH Prabukusumo, salah satu putra HB IX, menambahkan, sikap negarawan dan kecintaan terhadap Republik menjadikan alasan sang ayah untuk memilih bergabung dengan NKRI, padahal sebelumnya ditawari Belanda untuk menjadi Wali Nagari di Jawa.

“Semua keputusan beliau betul-betul bijaksana. Semua dilakukan dengan perasaan luhur,” ungkapnya.