Jogja Perlu Seimbangkan Industri Pariwisata dan Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Mahasiswa Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies (ACICIS) di Yogyakarta tengah belajar membatik. (Foto: acicis.edu.au)
Mahasiswa Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies (ACICIS) di Yogyakarta tengah belajar membatik. (Foto: acicis.edu.au)

Kotagede, JOGJADAILY ** Guru Besar Kyoto Prefectural University, Prof Yoshifumi Muneta, mengatakan, Yogyakarta perlu menyeimbangkan industri pariwisata dan strategi pembangunan berkelanjutan. Bila tidak, Sekretaris Jenderal International Society to Save Kyoto’s Historic Environment (ISSK) tersebut berpendapat, masalah akan muncul di kemudian hari.

“Bagi kota wisata bersejarah, termasuk Yogyakarta, menyeimbangkan pengaruh industri pariwisata dengan strategi pembangunan yang berkelanjutan menjadi tantangan bagi masyarakat serta pemerintah,” ujar Yoshifumi dalam Tourism Heritage Seminar 2016, Kamis (7/1/2015) di Ndalem Natan, Kotagede, dirilis Humas UGM

Menurutnya, konsentrasi turis dan pembangunan industri pariwisata di kota bersejarah berpotensi membawa berbagai permasalahan.

“Terakhir kali saya mengunjungi Yogyakarta beberapa tahun lalu, suasananya sangat berbeda. Sekarang menjadi lebih ramai dan kotanya banyak berubah,” tutur pengajar di Departemen Desain Lingkungan itu.

Kota Yogyakarta, sambungnya, terus berkembang sebagai kota wisata.

Ia menjelaskan, akhir abad ke-20, industri pariwisata telah mengambil porsi sebesar 10,2 persen dari total produksi bruto dunia. Dengan 240 juta orang terlibat di dalamnya, sejak era tersebut, skala industri ini telah berkembang secara signifikan. Kini, konsumsi pariwisata memberi kontribusi sebesar 10 persen dari total konsumsi dunia.

“Seiring dengan pergeseran industri Jepang dari perekonomian berbasis bisnis manufaktur ke perekonomian berbasis perdagangan dan jasa, industri pariwisata menjadi perhatian utama bagi pemerintah,” terang Yoshifumi.

Meski memiliki potensi yang besar sebagai penggerak ekonomi nasional, lanjutnya, pertumbuhan industri pariwisata menimbulkan ancaman terhadap kelestarian situs-situs yang menjadi aset budaya dan sejarah.

Belajar dari Jepang

Yoshifumi menerangkan, dalam membangun industri pariwisata, kebijakan yang diambil pemerintah Jepang berfokus pada tiga hal.

Pertama, memindahkan pusat pariwisata dari situs bersejarah ke fasilitas-fasilitas komersial. Kedua, mengubah gaya wisata tamasya menjadi kegiatan yang lebih partisipatif dengan pengenalan terhadap etika dan filsafat budaya Jepang.

Ketiga, melibatkan wisatawan ke dalam kehidupan sehari-hari warga lokal agar mereka dapat mendapatkan pengalaman yang lebih dekat, dan di saat yang sama mereka turut memajukan kehidupan warga lokal.

“Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat melindungi situs-situs bersejarah namun tetap mendorong komersialisasi kota melalui alternatif wisata yang lebih modern,” ungkap Yoshifumi.

Mengambil Kyoto sebagai studi kasus, dalam seminar yang diadakan Pusat Studi Pariwisata UGM bersama Jogja Heritage Society tersebut, Yoshifumi menyampaikan materi terkait pembangunan dan perubahan pariwisata di Kyoto dalam konteks pelestarian dan revitalisasi Kyoto sebagai kota bersejarah.