Terdampak Bandara, Potensi Tenaga Kerja Warga Didata Pemkab Kulon Progo

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, saat Mujahadah dan Doa Bersama, di Masjid Al Barokah Pedukuhan Bebekan Desa Glagah Kecamatan Temon, Rabu malam (13/1/2016). (Foto: Pemkab Kulon Progo)
Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, saat Mujahadah dan Doa Bersama, di Masjid Al Barokah Pedukuhan Bebekan Desa Glagah Kecamatan Temon, Rabu malam (13/1/2016). (Foto: Pemkab Kulon Progo)

Temon, JOGJADAILY ** Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan melakukan pendataan potensi tenaga kerja bagi warga terdampak bandara. Hal tersebut diupayakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

“Pemerintah Daerah, minggu-minggu depan, akan mendata terkait potensi tenaga kerja. Kepala Desa, Dukuh, diminta bersama-sama, mendata masyarakat yang mempunyai potensi tenaga kerja, dengan mengisi form,” ujar Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, saat Mujahadah dan Doa Bersama, di Masjid Al Barokah Pedukuhan Bebekan Desa Glagah Kecamatan Temon, Rabu malam (13/1/2016)

Ia menjelaskan, menurut pihak PT Angkasa Pura I, tenaga kerja yang dibutuhkan bandara nanti, mayoritas bukan tenaga ahli sarjana atau berpendidikan tinggi, tapi lulusan SMA dan SMP ke bawah.

“Supaya saya dan jajaran saged mapanaken warga masyarakat yang akan bekerja di bandara, jika sudah terwujud. Untuk itu, wiwit minggu-minggu ngajeng, kita data potensi tenaga kerja,” jelas Bupati Hasto, dirilis Pemkab Kulon Progo.

Dokter Hasto mengutip pernyataan Wapres Jusuf Kalla, Bandara Kulon Progo akan lebih besar dari Bandara Surabaya, Makassar, Semarang, dan Bali, atau bandara terbesar kedua di Pulau Jawa.

“Jika banyak tenaga kita belum sarjana, dapat bersama-sama meminta kepada Angkasa Pura untuk mendata, kemudian menata, terkait tenaga kerja di wilayah Temon ini. Kita tidak nggege mangsa, insyaallah, jika bandara terwujud, warga dapat sejahtera, makmur, dan diberi rezeki yang cukup. Mugi-mugi saget murakabi buat masyarakat,” papar Bupati.

Pengukuran Lahan

Lebih lanjut, Bupati Hasto menerangkan, ada prosedur yang tidak bisa ditinggalkan dalam mewujudkan bandara. Salah satunya, pengukuran lahan dan kerto aji. Hal tersebut harus dilakukan agar masyarakat dapat mendapatkan haknya secara adil.

Menawi wonten prosedur ingkang kirang sekeco, atas nama Pemerintah Daerah , nyuwun pangapunten. Ananging prosedur itu untuk menegakkan keadilan dateng masyarakat sedaya,” kata Dokter Hasto.

Beberapa minggu yang lalu, sambungnya, ada Tim Satgas yang mengukur lahan untuk bandara. Pada April-Mei, appraisal independent atau Kerto Aji sudah didapatkan dan pihak PT Angkasa Pura I akan melaksanakan pembayaran.

Pemda Kulon Progo juga mengusahakan tempat relokasi sejak saat ini. Dijelaskan Bupati, tempat relokasi tidak jauh, karena da tetap masih di satu dusun, desa, atau satu kecamatan.

Undang 5 Kepala Desa

Pada hari ini, Kamis (14/1/2016), Bupati Hasto mengundang 5 kepala desa terdampak bandara untuk mendapatkan pengarahan langsung. Dengan pendataan, diharapkan dapat diketahui dengan pasti potensi tenaga kerja yang ada.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo, Eka Pranyata, menyampaikan, 5 kepala desa tersebut adalah Kepala Desa Glagah, Palihan, Jangkaran, Sindutan, dan Kebonrejo. Pengarahan dilakukan di Joglo Rumah Dinas Bupati.

“Dari lima desa ini, ada sekitar 12 pedukuhan yang terdampak,” kata Eka.