Kepala Bappeda: Angka Kemiskinan DIY Tinggal 13,16 Persen

SIAP ANTAR TURIS - Becak, salah satu transportasi wisata utama bagi turis yang berkunjung ke Jogja. (Foto: Becak Prawirotaman WordPress)
SIAP ANTAR TURIS – Becak, salah satu transportasi wisata utama bagi turis yang berkunjung ke Jogja. (Foto: Becak Prawirotaman WordPress)

Depok, JOGJADAILY ** Kepala Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Tavip Agus Rayanto, mengungkapkan, angka kemiskinan DIY mengalami penurunan, yaitu tinggal 13,16 persen. Sektor pariwisata masih menjadi andalan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sektor pariwisata dari tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan. Namun demikian, DIY harus tetap bekerja keras untuk berupaya, bagaimana lama tinggal wisata di DIY lebih lama,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Ekspose Hasil monitoring APBD DIY Tahun Anggaran 2015, Kamis (28/1/2016), di Hotel Royal Ambarrukmo.

Dengan meningkatnya lama tinggal wisatawan asing maupun dalam negeri, sambungnya, akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat DIY.

Ia menjelaskan, dengan kerja keras dan koordinasi yang baik seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DIY, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY menempati urutan kedua tingkat nasional, setelah DKI Jakarta, meskipun pertumbuhan ekonomi fluktuatif sebesar 3,09 peren, karena dipengaruhi perekonomian nasional.

“Hal ini membuktikan bahwa semakin hari, kinerja Pemerintah DIY juga semakin baik dan meningkat,” tuturnya dalam acara bertema ‘Refleksi Kinerja Pembangunan Daerah Menyongsong Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 yang lebih berkualitas’ tersebut, dirilis Humas Kominfo DIY.

Sementara serapan APBN 2015, tambahnya, DIY menempati urutan kedua setelah Lampung.

Menambahkan keterangan Kepala Bappeda DIY, Murti Lestari dari Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (MAP UGM), selaku tim pengevaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY, mengatakan bahwa konsultasi dan koordinasi program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY dengan Pemerintah DIY masih perlu ditingkatkan.

“Ada beberapa program (Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY) yang belum linier dengan Pemerintah DIY, sehingga ke depan, koordinasi dan konsultasi perlu ditingkatkan lagi,” terangnya.

Pener dan Tidak Keblinger

Pada kesempatan sama, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengingatkan, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, dibutuhkan ruang dan waktu oleh penyelenggara pemerintahan.

“Pada tahun 2016 kita dihadapkan pada situasi, di mana suka tidak suka, mau tidak mau, perubahan sudah menjadi keniscayaan. Terkandung makna sebuah tanggung jawab yang harus dipikul kita semua untuk mewujudkan masa depan DIY yang memiliki nilai kompetitif, sehingga mampu bersaing pada percaturan global,” papar Sultan.

Menurutnya, banyak harapan dan tantangan ketika memaknai tantangan global, termasuk penataan lembaga birokrasi pemerintah daerah.

“Dalam mengelola pemerintah daerah, kita dituntut harus lebih bener, semakin pener dan tidak keblinger, mulai dari dukungan program dan kegiatan yang semakin berkualitas, mengikuti dinamika perkembangan masyarakat yang semakin pesat,” ucap Gubernur.

Program kegiatan berkualitas dan menjadi instrumen penting untuk mendistribusikan uang rakyat, sambungnya, guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

“Itulah pentingnya kita kembali melakukan redesain program yang tidak terlalu banyak,” tandas Sultan.