Co-Branding UMKM, Pemerintah DIY Bakal Bentuk UPT Khusus

AUDIENSI - Pusat Hak Kekayaan Intelektual Hukum Teknologi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia (PHKHTB UII), bertemu Gubernur DIY, di Kompleks Kepatihan, Jumat (11/3/2016). (Foto: Humas UII)
AUDIENSI – Pusat Hak Kekayaan Intelektual Hukum Teknologi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia (PHKHTB UII), bertemu Gubernur DIY, di Kompleks Kepatihan, Jumat (11/3/2016). (Foto: Humas UII)

Kepatihan, JOGJADAILY ** Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan, perlu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang khusus mengelola co-branding Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebab, untuk mengelola dan mempromosikan sebuah brand dibutuhkan sumberdaya yang tidak sedikit.

“UMKM sendiri masih memiliki keterbatasan dalam hal ini. Saya menekankan pentingnya peran advokasi dari UPT terkait, sehingga dapat membantu UMKM jika terjadi sengketa atau pelanggaran dalam penggunaan co-branding,” ujar Sultan usai mendengarkan pemaparan Pusat Hak Kekayaan Intelektual Hukum Teknologi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia (PHKHTB UII), di Kompleks Kepatihan, Jumat (11/3/2016).

Sebelumnya, Kepala PHKHTB UII, Budi Agus Riswandi, mengatakan, penggunaan co-branding berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu upaya melindungi aspek kekayaan intelektual produk UMKM DIY.

“Realisasinya adalah kita mengenalkan adanya tiga co-branding bagi UMKM DIY, yakni Jogja Mark, 100% Jogja, dan Jogja Tradition,” paparnya dirilis Humas UII.

Ia menjelaskan, brand Jogja Mark ditujukan bagi UMKM asal DIY yang memproduksi barang/jasa namun bahannya diperoleh dari luar wilayah DIY. Brand 100% Jogja ditujukan bagi UMKM lokal yang semua bahan produksinya berasal dari wilayah DIY. Sementara brand Jogja Tradition ditujukan bagi produk seni tradisi yang eksis dan berkembang di wilayah DIY.

Menurut Budi, dengan adanya tiga co-branding tersebut, para pelaku UMKM DIY akan diuntungkan, karena mendapat perlindungan dan dukungan promosi dari pemilik brand, yakni Pemda DIY.

“Sistemnya, para pelaku UMKM yang ingin produknya mendapat brand itu dapat mendaftarkan dirinya ke Pemda. Selanjutnya, diverifikasi sejauh mana kelayakannya,” ucapnya.

Tantangan MEA

Seperti diketahui, penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah mulai bergulir dan mulai mendapat respons dari berbagai pihak yang concern terhadap kelangsungan usaha lokal, khususnya UMKM.

Implementasi MEA dinilai akan membawa dampak dengan semakin ketatnya persaingan bisnis di antara pelaku usaha di tingkat domestik dan regional. Tanpa adanya penguatan daya saing, dikhawatirkan hal ini akan membawa dampak negatif bagi para pelaku UMKM.

Terlebih di wilayah DIY yang dikenal memiliki banyak pelaku UMKM berbasis industri kreatif, pariwisata, dan seni tradisi.

UMKM DIY dituntut dapat menghadapi tantangan dan menggali peluang di era MEA. Untuk itu, dibutuhkan strategi khusus agar UMKM DIY dapat bertahan dan eksis di era persaingan bebas tersebut. Salah satunya, melalui strategi pengenalan co-branding UMKM berbasis HKI.

“Untuk mewujudkan hal itu, PHKHTB UII aktif bekerja sama dengan Pemerintah DIY serta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY,” pungkas Budi.