Musrenbang DIY 2017, Kepala Bappenas: Money Follow Program

Musrenbang RKPD DIY 2017. (Foto: Humas DIY)
Musrenbang RKPD DIY 2017. (Foto: Humas DIY)

Depok, JOGJADAILY ** Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil, mengatakan, pemerintah waktunya mengubah paradigma perencanaan menjadi Money Follow Program.

Artinya, pembiayaan negara terhadap pembangunan tidak lagi pada fungsinya, namun sekarang diprioritaskan pada program perencanaan, sesuai bobot manfaat yang berpihak kepada rakyat.

“Jadi, semua program yang diajukan akan dilihat nilai kemanfaatannya, di mana yang paling tinggi manfaat bagi masyarakat itulah yang akan mendapatkan prioritas. Baru selanjutnya pada tingkatan-tingkatan di bawahnya. Karenanya, kemungkinan program yang kurang bermanfaat bagi masyarakat anggarannya akan dipotong lebih banyak,” paparnya.

Menteri Sofyan menyampaikan hal tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (Musrenbang DIY) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017, di Hotel Royal Ambarrrukmo Yogyakarta, Senin (7/3/2016).

Selain Kepala Bappenas, acara dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Mardyatmo, DPD RI, Gubernur DIY, Ketua DPRD DIY, jajaran Forkompimda DIY, Bupati/Walikota se-DIY, pimpinan SKPD Pemerintah DIY, serta peninjau dari Kabupaten Magelang, Purworejo, Pacitan, Klaten, dan Boyolali.

Penyelesaian 3 Perdais

Mendagri memaparkan, sejak diundangkannya Undang-Undang No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan, mengenai Tata Pengangkatan Gubernur-Wakil Gubernur, Kebudayaan, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang sesuai undang-undang, pengaturan tersebut langsung melalui Perda Istimewa.

“Sampai saat ini, Pemerintah DIY dan DPRD baru mampu menyiapkan dua Perdais, di samping satu Perdais induk. Karenanya, harus segera menyelesaikan tiga Perdais sebagai landasan hukum urusan keistimewaan DIY secara lengkap,” tuturnya.

Dana keistimewaan yang meningkat setiap tahunnya, sambung Mendagri, sesuai dengan program yang diusulkan. Hal tersbeut mendapatkan apresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pembiayaan otsu yang kuat akuntabilitasnya, serta sinergitas kuat dengan pusat.

Urusan keistimewaan, kata Menteri Tjahjo, memiliki konsep dan perencanaan kuat karena memiliki sistem pelaporan terbuka untuk diakses publik menggunakann teknologi Informatika, sehingga semua pihak dapat berpartisipasi dalam perencanaan.

“Program Kemendagri mulai pusat sampai daerah fungsi pelayanan yang utama melayani masyarakat dengan baik, memotong birokrasi dengan tepat, serta mempermudah perizinan,” tandasnya.

Wakil Menteri Keuangan Mardyatmo, menambahkan, adanya program yang bersinergi antara Pusat dan Daerah dengan adanya revisi APBN seperti ucap Mendagri, semakin cepat semakin bagus.

“Oleh karenaya, APBD juga harus siap. Mana program prioritas yang tidak dapat dihilangkan dan sudah ditenderkan, dan mana belanja barang yang dapat dihemat; sehingga lebih efisien,” terang Wamen.

Akselerasi Pembangunan

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, menjelaskan, Musrenbang RKPD tahun 2017 merupakan momentum penting, karena memasuki tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD DIY) yang bertanggung jawab pada peningkatan akselerasi pembangunan.

“Dampak globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi DIY untuk lebih berpacu menjadi lebih maju dalam kinerja pembangunannya yang lebih terarah, terpadu, dan bersinergi antar-sektor, khususnya untuk program yang menjadi prioritas, yang berorientasi pada manfaat untuk rakyat,” tegas Gubernur.