Dorong Inklusivitas Difabel, SIGAB Kawal Komitmen Pemerintah Daerah Lintas Sektoral

SIGAB dalam sebuah acara sosialisasi. (Foto: SIGAB)
SIGAB dalam sebuah acara sosialisasi. (Foto: SIGAB)

Bantul, JOGJADAILY ** Belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

“Lahirnya undang-undang ini mempunyai maksud untuk lebih menegaskan komitmen dan upaya nyata bangsa Indonesia dalam menghormati, melindungi, memenuhi serta memajukan hak penyandang disabilitas/difabel,” kata Koordinator Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Joni Yuliyanto, melalui rilis yang dikirimkan, belum lama ini.

Disahkannya undang-undang ini merupakan hasil dari sebuah perjuangan panjang, sekaligus diharapkan dapat menjadi awal dari sebuah upaya bersama yang lebih nyata dalam mendorong inklusivitas bagi Difabel di semua aspek kehidupan.

Pada 2007, jelas Joni, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani konvensi PBB tentang hak Difabel, atau UN convention on the Rights of Persons with Disability (CRPD). Gerakan masyarakat Difabel pun mendesak pemerintah untuk melanjutkan penandatanganan konvensi tersebut dengan melakukan ratifikasi yang akhirnya dilakukan pada November 2011, dan disahkan dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi PBB tentang Hak Difabel.

Dibutuhkan waktu lima tahun untuk melahirkan sebuah undang-undang yang lebih implementatif sebagai turunan dari CRPD.

“Lahirnya UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan hasil dari sebuah advokasi panjang oleh masyarakat Difabel maupun masyarakat sipil lainnya, serta dukungan dan komitmen bersama pemerintah dan DPR,” tutur Joni.

Setelah disahkannya Undang-Undang ini, menurutnya, pekerjaan besar yang menanti adalah agar aturan yang telah ada dapat terimplementasi baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Menuju ke sana, tentunya sangat penting untuk mengajak berbagai pihak (aktor pemerintah, masyarakat publik, serta khususnya Difabel) untuk benar-benar memahami amanat Undang-Undang tersebut, serta peran yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak guna terimplementasikannya Undang-Undang ini sepenuhnya,” tandas Joni.

Untuk itu, tambah Joni, penting kiranya menghadirkan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendiskusikan dan mencapai pemahaman bersama, sehingga keberadaan aturan baru ini dapat segera terimplementasikan.

Fokus ke Implementasi Undang-Undang

Sementara itu, aktivis SIGAB lain, Brita Putri Utami, menegaskan bahwa pengesahan undang-undang ini menjadi napas baru gerakan sosial difabel untuk mewujudkan Indonesia yang lebih Inklusif. Lagi-lagi pengesahan undang-undang bukan berarti pekerjaan telah selesai.

“Indonesia tak boleh lagi menghidupi mitos undang-undang sangat baik, tapi implementasi dipertanyakan,” kata Brita.

Sebagai langkah pertama untuk mengawal undang-undang ini, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) bekerja sama dengan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan ‘Seminar Sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas’ baru-baru ini.

Ia mengatakan, pengawalan undang-undang harus mulai dilakukan untuk mengawasi implementasi undang-undang baik tingkat pusat maupun daerah. Sosialisasi wajib dilakukan oleh pemerintah, dan SIGAB akan mengawal sosialisasi ini kepada komunitas difabel dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

SIGAB bersama komunitas difabel dan organisasi masyarakat sipil terus melakukan usaha memetakan kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan percerapan implementasi undang-undang. Terlebih lagi DIY sudah mempunyai Perda Penyandang Disabilitas. Lima Kabupaten/Kota DIY pun sudah mengawal implementasi Perda DIY.

Adanya pengesahan UU Penyandang Disabilitas merupakan peluang dan tantangan yang harus dijawab dan dihadapi. Untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut, SIGAB mengajak Dinas Sosial DIY untuk menggagas implementasi UU dengan terus melibatkan partisipasi aktif dari komunitas difabel dan organisasi masyarakat sipil.

“Semangat Undang-Undang yang mengandung unsur lintas sektoral ini, mengisyaratkan dan menekankan bahwa menuju masyarakat inklusi yang sensitif terhadap kebutuhan difabel, tak melulu pekerjaan dinas sosial, melainkan pekerjaan lintas bidang dan sektoral, pekerjaan kita semua,” pungkasnya.