Pilbup Kulon Progo 2017, Dukungan pada Kerja Pengawasan Dapat Minimalisasi Pelanggaran

Pilkada Cabup dan Cawabup Kulon Progo di TPS 10 Paras Banjarasri Kalibawang, Ahad (19/6/2011). (Foto: Sugiyanta Paras WordPress)
Pilkada Cabup dan Cawabup Kulon Progo di TPS 10 Paras Banjarasri Kalibawang, Ahad (19/6/2011). (Foto: Sugiyanta Paras WordPress)

Wates, JOGJADAILY ** Dukungan masyarakat pada kerja-kerja pengawasan dapat meminimalisasi praktik pelanggaran saat Pemilihan Bupati (Pilbup) Kulon Progo 2017. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas akan mengantisipasi gejolak konflik di masa yang akan datang.

“Pilbup adalah kompetisi yang rentan pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akan berisiko pada terganggunya integritas proses dan hasil, yang berakibat pada ditolaknya hasil pemilu oleh pasangan calon dan/atau rakyat,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Mohammad Najib, Selasa (14/5/2016), di Gedung Kaca.

Bawaslu DIY menyelenggarakan Rapat Koordinasi Stakeholder Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo bertema ‘Membangun Komitmen Multi-Stakeholder dalam Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran’.

Menurut Najib, dalam rangka menjamin kualitas dan integritas Pilbup, diperlukan pengawasan di seluruh tahapan dan aspek pelaksanaan oleh pengawas pemilihan yang didukung stakeholder.

“Melihat kondisi Pilkada Kulon Progo yang adem ayem dan belum menunjukkan dinamika politik, dibutuhkan kewaspadaan semua pihak untuk menjamin pelaksanaan Pilkada yang damai serta Luber Jurdil. Karena, situasi adem ayem bukan jaminan untuk pelaksanaan Pilbup tanpa gejolak,” tandasnya, dirilis Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Konsekuensinya, sambung Najib, Panwas harus lebih jeli dan antisipatif serta bekerja lebih keras dan cerdas untuk mencegah pelanggaran. Selain itu, masyarakat Kulon Progo, terkhusus stakeholder, harus memberikan dukungan lebih optimal atas kerja-kerja Panwas.

“Kami meyakini hampir semua stakeholder punya program terkait, mendorong keberhasilan Pemilu. Hanya saja antar-stakeholder bekerja sendiri-sendiri, sehingga hasilnya tidak optimal,” katanya.

Kerja sama, tambahnya, memerlukan sinergi antar-pihak yang akan melipatgandakan hasil kerja sinergi. Selama ini, ia merasa, belum ada lembaga yang mempunyai concern cukup dalam konteks fasilitasi koordinasi dan sinergi.

“Bawaslu punya kepentingan agar sinergi ini terbentuk, supaya aktivitas ini tidak sia-sia, bahkan memiliki dampak yang besar,” tutur Najib.

Preventif

Salah satu narasumber, Bagus Sarwono, menyampaikan, stakeholder memiliki ruang lingkup peran, berupa pencegahan, yaitu kegiatan preventif untuk penyadaran agar tidak terjadi pelanggaran melalui sosialisasi, iklan, edaran, dan lainnya. Selain itu, peran pengawasan dan pemantauan, pelaporan ketika menemukan dugaan pelanggaran, dan penindakan atas pelanggaran pemilihan.

Bentuk kolaborasi stakeholder, antara lain sharing program, penerbitan regulasi atau kebijakan, misalnya berupa edaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), sharing data dan informasi, diskusi kasus, koordinasi potensi masalah atau kasus, tergabung dalam relawan pengawasan pemilu, serta dalam ekspose media. Kolaborasi ini dapat dibungkus dengan MoU, atau selainnya.

Sementara narasumber lainnya, Sri R. Werdiningsih, memaparkan Tata Kerja penindakan pelanggaran dalam pemilu. Menurutnya, pelanggaran pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan.

Pelanggaran tersebut memerlukan penindakan, yaitu serangkaian proses penanganan pelanggaran mulai dari penerimaan laporan/temuan, pengumpulan bukti-bukti, klarifikasi, pengkajian, dan atau pemberian rekomendasi serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Masyarakat yang berhak melaporkan adalah WNI yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan, serta peserta pemilihan. Laporan bisa dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir penerimaan laporan pelanggaran pemilihan (model A-1) yang memuat nama dan alamat terlapor, waktu peristiwa, nama dan alamat terlapor, saksi-saksi, uraian kejadian dan tanda tangan pelapor. Pelapor juga diminta menyertakan fotokopi identitas.