Madrasah Anti-Korupsi Jogja, Ray Rangkuti: Model Pemberantasan Korupsi Secara Berjamaah

Madrasah Anti-Korupsi Pemuda Muhammadiyah. (Foto: Simpul Oktavianto)
Madrasah Anti-Korupsi Pemuda Muhammadiyah. (Foto: Simpul Oktavianto)

Umbulharjo, JOGJADAILY ** Aktivis pro-demokrasi, Ray Rangkuti, berpandangan, korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa, karena memiliki dampak luas dan sistematis.

“Inilah yang membedakannya dengan tindak pidana pencurian, meskipun sama-sama mengambil barang yang bukan miliknya. Beberapa tindak pidana yang memiliki kemiripan, yaitu suap, gratifikasi, dan korupsi,” ujarnya saat mengisi Kuliah Mmum Madrasah Anti-Korupsi yang dilaksanakan Pemuda Muhammadiyah belum lama ini, di Aula Kantor DPD RI, Jalan Kusumanegara.

Untuk suap dan gratifikasi, sambung Ray, ada hubungannya dengan jabatan seseorang, apa pun jenis pekerjaan dan hadiahnya.

Menurutnya, jika seseorang sedang mempermudah jalan atau keperluan seseorang maka sebenarnya dia sedang mempermudah dirinya menuju surga. Sebaliknya, jika seseorang mempersulit jalan atau keperluan seseorang maka sebenarnya dia sedang mempersulit dirinya sendiri.

“Semua itu sebenarnya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan strategis, khususnya PNS. Namun sayangnya, yang terjadi adalah banyak yang mempersulit apa yang sebenarnya mudah,” ucapnya.

Dalam hal pelaksanaan Pemilu juga demikian. Ray berpendapat, cara pandang masyarakat sangat mempengaruhi kualitas demokrasi.

“Misalnya adalah adanya pemberian uang transport ketika ada pengumpulan massa maka ini adalah wujud demokrasi yang minimalis,” tambahnya.

Meskipun pemberikan uang itu adalah wujud penghormatan bagi seseorang, namun dampak negatifnya adalah ketika dia jadi pejabat maka dia masih menganggap pemberian uang itu sebagai bentuk penghormatan padanya.

“Padahal, ini adalah bentuk gratifikasi. Oleh karena itu, pelaksanaan Madrasah Anti-Korupsi diharapkan menjadi model pemberantasan korupsi secara berjamaah,” harap aktivis Lingkar Madani (Lima) itu.

Kader Anti-Korupsi

Sementara itu, pembicara lainnya, Virgo Gahardi, menyatakan antara lain bahwa tindak pidana korupsi telah menggerogoti hampir semua sektor, sehingga sudah tepat jika korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime.

“Namun sayangnya, di internal Muhammadiyah sendiri belum ada perhatian khusus mengenai tindak korupsi dan masih banyak permakluman terhadap korupsi, sehingga belum ada gerakan yang masif untuk pemberantasan korupsi. Melihat hal ini maka Pemuda Muhammadiyah mencoba untuk menggerakkan semua elemen masyarakat secara bersama-sama melawan korupsi melalui pelaksanaan Madrasah Anti-Korupsi,” kata aktivis Madrasah Anti-Korupsi Pemuda Muhammadiyah tersebut.

Bagian Pemuda Muhammadiyah, kata Virgo, adalah dalam hal menyediakan atau memberikan sumberdaya berupa kader-kader anti-korupsi yang siap bersama-sama untuk memberantas korupsi. Harapannya, dengan makin banyaknya kader anti-korupsi maka tindak pidana korupsi dapat dihilangkan secara bertahap, dimulai dari lingkungan masing-masing.

Madrasah Anti-Korupsi Pemuda Muhammadiyah dijadwalkan dilakukan seminggu sekali setiap Sabtu. Acara itu diikuti puluhan perwakilan dari organisasi pemuda dan elemen masyarakat anti-korupsi.

“Tempat pelaksanaan Madrasah Anti-Korupsi adalah di Kantor PW Muhammadiyah DIY, Gedongkuning, Yogyakarta,” kata Ketua Pemuda Muhammadiyah DIY, Iwan Setiawan, di sela-sela acara. Secara resmi, acara dibuka oleh Pengurus Wilayah Muhammadiyah DIY, M. Aziz.