Kejar Smart City, Pemkot Yogya Kuatkan Kolaborasi Antar OPD

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kota Yogyakarta, Tri Hastono, menjelaskan, ada sebanyak 59 aplikasi yang dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Hanang Widiandhika)

Kota Yogyakarta kini serius menapaki jalan menuju smart city. Integrasi sistem yang ada untuk mewujudkan smart city terus dipersiapkan secara matang oleh Pemkot Yogyakarta. Batas masterplan Smart City tersebut adalah pada bulan Desember 2018 mendatang.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kota Yogyakarta, Tri Hastono menjelaskan saat ini ada sebanyak 59 aplikasi yang dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik itu yang menyajikan informasi ataupun yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“OPD tidak membuat sendiri-sendiri, tersentral di Diskomsan karena masih butuh payung hukum dan sebagainya. Lalu setelah siap kita serahkan ke OPD pengguna” ujarnya ketika dijumpai di kantornya, Senin (29/10/2018).

Sementara itu,Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, perwujudan smart city di Kota Yogyakarta tidak sekadar langkah untuk mengejar prestis, namun yang terpenting smart city dapat memberikan kemudahan layanan kepada publik.

Lanjutnya, sekaligus mencerdaskan masyarakat bersinergi dengan kondisi sosio-kultural di Kota Yogyakarta. Ia menilai, smart city merupakan amanat undang-undang yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Keberadaan smart city harus dapat memberi solusi bagi berbagai permasalahan masyarakat, jangan mudah menolak yang diinginkan warga,” katanya

Ia melihat, perwujudan smart city sejalan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals). Guna mendukung hal-hal tersebut diperlukan keinginan politik, dasar hukum dan strategi yang baik..

Penerapan smart city di Kota Yogyakarta sendiri, lanjutnya, mengedepankan kolaborasi dengan semangat yang melandasi Kota Yogyakarta yaitu segoro amarto dan gandeng-gendong.

Quick Respon Code

Salah satu contoh aplikasi tersebut adalah Ouick Respon (QR). Code untuk retribusi pasar yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogyakarta. QR Code ini telah dilaunching pada 11 Juli 2018 lalu.

Kepala Disperindag Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang menjelaskan bahwa pemikiran yang mendasari pihaknya untuk mulai beralih ke QR Code dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yakni petugas pungut, pencatatan administrasi pendapatan retribusi yang masih manual, pelaporan administrasi keuangan yang belum real time, dan belum bisa mewujudkan manajemen pendapatan yang transparan.

“Awalnya kami memulai dengan 8 pasar tradisional. Harapannya nanti di penghujung tahun total pasar tradisional yang menggunakan QR Code menjadi 10 pasar, tambahannya adalah Pasar Lempuyangan dan Pasar Karangkajen,” bebernya.

Dengan adanya QR Code ini, lanjutnya, petugas cukup membawa smartphone untuk memindai barcode yang tertera pada Buku Ketetapan Pembayaran Retribusi (BKPR) tiap pedagang. “Sehingga laporannya bisa real time. Kalau perlu nanti di pasar diberi monitor untuk menampilkan siapa saja yang sudah bayar,” ucapnya.

Sistem QR Code diyakini mampu menyiasati kekurangan pegawai. Pencatatan retribusi pasar secara manual membutuhkan petugas untuk keliling pasar tiap tanggal 5-25 tiap bulannya. Hal ini dinilainya tidak efektif.

Menurutnya, penerapan QR Code bisa menekan kebocoran. Sebab, pencatatan manual rawan disalahgunakan oleh petugas yang nakal dengan tidak langsung melaporkan hasil pembayaran retribusi dari pedagang.