BPOM RI-Pemda DIY Tingkatkan Kerja Sama Bidang Obat dan Makanan

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kepala BPOM RI Penny L. Lukito usai melakukan Mou bidang pengawasan obat dan makanan di Bangsal Kepatihan, Jumat (2/11/2018). (Foto: Humas DIY)

KEPATIHAN, Danurejan – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dan Pemerintah Daerah DIY sepakat bekerja sama dalam bidang pengawasan obat dan makanan kadaluwarsa dan kandungan zat kimia berbahaya yang beredar di supermarket dan pasar tradisional.

“Untuk menghindari obat ilegal, upaya pencegahan yang dilakukan dalam rangka kerja sama ini antara lain meningkatkan kerja sama antara intitusi pemerintah yang terkait dengan industri, importer, distributor, rumah sakit, organisasi profesi, tenaga medis, apotek, toko obat, konsumen, dan masyarakat,” kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya setelah menandatangani nota kesepakatan Pemda DIY – BPOM RI di Bangsal Kepatihan, Jumat (2/11/2018).

Sri Sultan melanjutkan, selama ini obat yang sering dipalsukan dan laku keras di pasaran juga didapati banyak sekali mendatangkan kasus yang dikomplain konsumen. Seperti obat antibiotik, obat penyakit tekanan darah tinggi, obat penyakit kencing manis, obat herbal sampai ‘obat kuat’” yang faktanya dapat berpotensi merusak ginjal.

“Dari berbagai kasus itu mengindikasikan ada yang salah dengan sistem pengawasan obat dan makanan di negeri ini. Antara lain sanksi pemalsu obat terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek kerja,” lanjut Gubernur.

Selain itu, perubahan teknologi produksi, harmonisasi perdagangan dan gaya hidup pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen.

“Apabila terjadi produk di bawah standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya, maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat,” imbuh Sultan.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DIY bersama Kepala BPOM RI Penny L. Lukito mengukuhkan Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Dra. Rustyawati, Apt., M.Kes.Epid. Sultan menekankan, Balai Besar POM harus didayagunakan secara efektif dan efisien dalam mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk.

“Karena Balai POM yang memiliki kewenangan penegakan hukum perlu dijalankan secara tegas dan kredibel,” ucap Sultan.

Masyarakat perlu tingkatkan pegetahuan tentang obat

Kepala BPOM RI berharap kerja sama BPOM dengan Pemda DIY bisa berkontribusi nyata pada peningkatan pelayanan publik dan perlindungan pada masyarakat untuk menciptakan masyarakat DIY yang semakin berkualitas.

“Termasuk upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing produk daerah, melalui pembinaan dan pendampingan UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan sebagai upaya untuk peningkatan pemenuhan persyaratan keamanan dan kualitas produk,” ucap Penny.

Penny menginginkan, masyarakat saat ini bisa semakin cerdas sebagai konsumen. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang obat dan makanan agar terlindung dari produk yang berisiko bagi kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Usai acara, Rustyawati yang baru saja dilantik mengatakan BPOM DIY akan bekerja dari berbagai aspek. Mulai dari aspek edukasi kepada masyarakat hingga aspek supply ilegal. Hal itu terkait dari berbagai sisi, dari sisi supply dan juga demand.

“Kita juga mempunyai tugas baru yaitu melakukan pendampingan UMKM obat, makanan, maupun kosmetik secara teknis maupun regulasi. Karena mereka banyak yang tidak paham, kalau sudah paham, mereka diharapkan akan mengikuti peraturan,” jelasnya.