Kembangkan Stasiun Tugu Berbasis TOD

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, Direksi PT KAI, Direksi PT Hutama Karya, Dirut BPD DIY, Sekda DIY, GKR Condrokirono mewakili Kasultanan Ngayogyarta Hadiningrat usai menandatangani kesepakatan bersama untuk mengembangkan stasiun Tugu sebagai Transit Oriented Development (TOD) di Gedhong Pracimosono, Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (1/11/2018). (Foto: Humas DIY)

KEPATIHAN, Danurejan – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X atas nama Pemerintah Daerah DIY menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Kasultanan Ngayogyarta Hadiningrat, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero) untuk mengembangkan stasiun Tugu sebagai Transit Oriented Development (TOD).

“Kesepakatan bersama ini merupakan keberlanjutan kesepakatan antara Pemda DIY – PT KAI saat di Bandung pada 28 Juni 2007 lalu. Yakni 11 tahun yang lalu,” ucap Gubernur DIY saat membacakan sambutan di Gedhong Pracimosono, Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (1/11/2018).

Menurut Sri Sultan, kesepakatan ini harus menjadi landasan untuk melakukan sinergi dalam pengembangan stasiun tugu sebagai TOD di mana pembangunannya harus diselaraskan dalam kerangka besar pembangunan kawasan Malioboro.

“Dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat akan menindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama teknis oleh perangkat daerah. Sehingga tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku,” ucap Sri Sultan.

Fakta dalam satu dasawarsa, lanjut Sri Sultan, laju pembangunan infrastruktur transportasi sepanjang jalan mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah bandara, stasiun, pelabuhan dan terminal semakin bertambah. Namun di tengah laju peningkatan ini, pembangunan angkutan publik berbasis transportasi justru kian menurun.

“Data menunjukkan, pada tahun 2002, peran angkutan publik masih 52%, tahun 2010 menurun 20% dan kini tinggal 16%. Penyebabnya, masyarakat lebih menyukai sepeda motor dan transportasi online,” kata Sri Sultan.

Konsep TOD

Sebagai solusi, Sultan mengatakan, salah satu jawabannya, adalah pembangunan berbasis Transit Oriented Development. Konsep TOD berfokus pada layanan transportasi publik yang mudah diakses ke berbagai moda transportasi publik untuk berpindah jalur dan berganti pada moda transportasi yang disukai sesuai kebutuhan warga TOD.

“Untuk itu, perlu untuk mengatur sistem transportasi agar warga mudah menjangkau kawasan perkantoran, industri, dan pusat-pusat aktivitas perkotaan dari tempat mereka tinggal,” tambah Sultan.

Secara infrastruktur, jalur pedestrian harus ditata senyaman dan seaman mungkin sehingga menarik minat warga untuk beralih kendaraan privat ke angkutan publik.

“Ini akan menjadi potensi pengembangan ekonomi. Misalnya disediakan pertokoan, pusat hiburan, restoran, taman yang mana dapat memudahkan pengguna berpindah. TOD juga mensyarakatkan terdapat fasilitas kendaraan, resto, minimarket, toilet, dan tempat ibadah,” jelasnya.

Gubernur DIY menyampaikan, proses transformasi tersebut dapat terjadi dengan adanya visi dan misi yang kuat dan dukungan partisipasi aktif warga.

“Apabila di kota-kota Indonesia ingin terbebas dari masalah perkotaan akibat transportasi dan PKL, maka prioritaskan pesepeda, pejalan kaki, dan transportasi publik,” pungkas Sultan.

Hadir pula Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, Direksi PT KAI, Direksi PT Hutama Karya, Dirut BPD DIY, Sekda DIY, GKR Condrokirono mewakili Kasultanan Ngayogyarta Hadiningrat dan para pejabat OPD Pemda DIY.