Program Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Penyandang Disabilitas Fisik

Bupati Bantul Drs. H Suharsono usai membuka pelatihan keterampilan inklusi di Hotel Rose Inn. Senin (5/11/2018). (Foto: Humas Bantul)

SEWON, Bantul – Bupati Bantul Drs. H Suharsono secara resmi membuka Pelatihan Keterampilan Inklusi (Program Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat) PRSBM kerjasama BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta dengan KOODI Korea di Hotel Rose Inn. Senin (5/11/2018).

Kepala BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta Drs. Bambang Sugeng, MM bahwa rehabilitasi sosial berbasis masyarakat bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Bantul ini dilaksanakan berdasarkan MOU antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dan The Korea Disabled Peoples Development Institute Republic of Korea yang ditandatangani di Jakarta tanggal 22 Desember 2017.

MOU Kementerian Sosial RI dengan Korea Disabled Peoples Development Institute (KODDI) Republic of Korea dimulai sejak tahun 2016 yang dilaksanakan di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

“Pada tahun 2017 pelaksanaan MOU telah memberikan pelayanan rehabilitasi penerima manfaat penyandang disabilitas fisik sejumlah 50 orang, dengan bimbingan fisik, mental dan sosial serta bimbingan keterampilan tta boga/pembuatan eggroll ubi ungu 34 orang, batik 4 orang dan handicraft (media belajar/puzzle dan pohon bunga imitasi) 12 orang”, katanya.

Drs. Bambang Sugeng, MM berharap dari pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat dapat menghasilkan adanya kemandirian penyandang disabilitas diwilayah Kabupaten Bantul khususnya Kecamatan Banguntapan serta adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari potensi masyarakat dalam memberdayakan penyandang disabilitas.

Harus diberi kesempatan

Sementara Bupati Bantul menambahkan, penyandang disabilitas merupakan sumber daya manusia yang potensial perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Sudah semestinya penyandang disabilitas fisik mendapatkan haknya terutama hak-hak yang sebagaimana tercantum dalam Undang Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas baik hak itu diwujudkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat.

“Semoga dengan acara ini dapat memberikan kontribusi membangkitkan kepercayaan diri serta mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian nyata bagi para peserta,” harap Bupati.