DAK Rp913 Juta, Dinas Pariwisata Sleman Prioritaskan Community Based Tourism

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun membuka Festival Desa Wisata 2018 di Kampoeng Sedjarah Kelor, Minggu (18/11/2018). Festival ini telah digelar kali ketiga, untuk mempromosikan wisata desa di Kabupaten Sleman. (Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman)

BERAN, Tridadi – Belum lama ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik dari Kementerian Pariwisata sebesar Rp913 juta. Untuk menyasar pemberdayaan masyarakat lebih maksimal, rencananya, dana tersebut akan diprioritaskan pada pembangunan Community Based Tourism (CBT).

“Dana Alokasi Khusus non-fisik sebesar Rp913 juta itu digunakan untuk peningkatan kapasitas SDM, baik itu untuk SDM pengelola destinasi maupun untuk SDM yang berkaitan dengan pemanduan wisata,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Sudarningsih, diberitakan Kantor Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Selasa  (22/2/2019).

Ia menyampaikan, bagi masyarakat yang ingin mengembangkan destinasi wisata maupun meningkatkan kapasitas SDM-nya bagi pemandu wisata atau pengelola destinasi wisata di Kabupaten Sleman dapat mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

“Minimal destinasinya sudah dipersiapkan. Ada SDM-nya, ada kelembagaannya juga, memiliki potensi wisata juga. Kita juga lebih fokus kepada Community Based Tourism. Jadi yang betul-betul pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.

Dengan beberapa syarat yang diajukan, diharapkan, pengelola wisata di Kabupaten Sleman bisa bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Sleman, sebagai penunjang untuk meningkatkan SDM pengelola destinasi maupun pemandu wisata di destinasi tersebut.

Melalui komunitas yang sudah terbentuk di kawasan pariwisata Kabupaten Sleman memudahkan banyak pihak untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memajukan potensi wisata yang sudah ada.

Sementara itu, untuk mengembangkan destinasi wisata secara fisik, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman meningkatkan fasilitas dengan memperbaiki kembali Gardu Pandang dan Tlogo Putri berupa pembangunan tempat parkir dan memperindah landscape-nya.

Menurut Sudarningsih, pengembangan destinasi wisata secara fisik, saat ini masih terbatas di lokasi tanah milik Pemerintah Daerah saja.

Pihaknya telah mengusulkan kepada Komisi XI DPR RI saat melakukan kunjungan di Kampung Flory, agar DAK yang diberikan Kementerian Pariwisata tidak hanya diperuntukkan tanah milik Pemerintah Daerah, akan tetapi bisa digunakan juga bagi Tanah Kas Desa, bahkan bisa dialokasikan untuk tanah milik perorangan untuk pengembangan sektor pariwisata.

“Kita juga sudah mengusulkan kepada komisi XI DPR untuk Dana Alokasi Khusus dari kementerian itu tidak hanya untuk di tanah Pemda, tapi juga bisa di TKD, bisa di tanah milik perorangan seperti masyarakat supaya bisa optimal digunakan. Karena, kalau tanah milik Pemda selama ini kan terbatas,” pungkasnya.

Community Based Tourism, Alat Konservasi Lingkungan

Pada 2003, Potjana Suansri dari Thailand Community Based Tourism Institute, menulis buku berjudul Community Based Tourism. Ia berpandangan, Community Based Tourism (CBT) merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan.

Beberapa Prinsip CBT, yaitu mengakui, mendukung, dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata, serta mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek.

Selanjutnya, mengembangkan kebanggaan komunitas dan kualitas hidup komunitas, serta menjamin keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal, membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas, menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia, mendistribusikan keuntungan secara adil pada anggota komunitas, dan berperan dalam menentukan persentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek yang ada di komunitas.

Sebelumnya, CBT ada karena keprihatinan dari pariwisata yang hanya merusak alam dan budaya masyarakat setempat, sementara masyarakat lokal tidak mendapatkan keuntungan apapun dari sektor pariwisata di daerahnya.

CBT adalah bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata dan masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan dari pariwisata tersebut. CBT juga menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi serta distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan.