Sleman Selenggarakan Forum Konsultasi Publik Guna Jaring Aspirasi

Pemerintah Kabupaten Sleman selenggarakan Forum Konsultasi Publik 2019, Senin (21/1/19) di Aula Kantor Bappeda Sleman.

SLEMAN — Untuk menghimpun aspirasi atau harapan dari pemangku kepentingan terhadap tema dan prioritas pembangunan 2020, Pemerintah Kabupaten Sleman selenggarakan Forum Konsultasi Publik 2019, Senin (21/1/19) di Aula Kantor Bappeda Sleman.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Sumadi menuturkan bahwa tema pembangunan Sleman 2020 yaitu ‘Memantapkan potensi ekonomi lokal daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya’.

Forum konsultasi publik tersebut menurutnya merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan khususnya dalam penetapan prioritas pembangunan tahun 2020.

“Untuk mewujudkan tema tersebut kita masih di hadapkan pada tiga kendala yaitu kemiskinan, daya saing ekonomi lokal dan ketimpangan wilayah. Walaupun dalam data statistik sementara kita, angka kemiskinan kita di Kabupaten Sleman sedikit menurun. Jika kemiskinan di tahun 2017 sebesar 8,13%, pada 2018 menurun menjadi 7,65%,” jelas Sumadi.

Menurutnya dalam kegiatan ini para stakeholder diundang untuk duduk bersama menyusun rencana kerja yang pendekatannya berfokus pada pemanfaatan dan optimalisasi sumber daya kompetensi daerah dalam menggerakan perekonomian daerah. Hal tersebut untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran dan penciptaan pembangunan berkelanjutan.

“Saya harap melalui forum konsultasi publik ini dapat menjadi wadah bertukar pikiran bagi kita untuk mengurai kendala-kendala yang kita hadapi di tahun 2018 lalu,” tutur Sumadi.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, Kunto Riyadi mengatakan bahwa hasil kegiatan forum konsultasi publik akan dipergunakan dalam penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman tahun 2020.

“Agar rancangan awal baik, maka harus kita konsultasikan pada masyarakat atau publik agar mendapat masukkan supaya rancangan tersebut mendekati sempurna. Rancangan awal tersebut kemudian menjadi rancangan RKPD yang menjadi acuan perencanaan di Musrenbang,” kata Kunto.