Gunungkidul Siapkan Layanan Masyarakat Berbasis Internet

Bidang Layanan Informatika Dinas Kominfo Gunungkidul mengadakan Forum Gabungan Perangkat Daerah (25/2/2019). (Foto : kominfo.gunungkidulkab.go.id)

Playen, Gunungkidul –  Bidang Layanan Informatika Dinas Kominfo Gunungkidul mengadakan Forum Gabungan Perangkat Daerah (25/2/2019). Forum ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan tahun 2020 beberapa waktu lalu. Forum ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 3 Dinas Lingkungan Hidup, Siyono, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul.

Kelik Yuniantoro, Kepala Bidang Layanan Informatika Dinas Kominfo Gunungkidul dalam materinya menyampaikan bahwa kemajuan teknologi informasi yang berkembang dewasa ini telah merambah semua sektor kehidupan. Demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul.

Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi juga sudah diimplementasikan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Implementasi teknologi informasi ini terutama dalam pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aplikasi-aplikasi yang mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat termasuk stakeholder.

Menurut Kelik Yuniantoro anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sekitar 3,5 milyar tersedot untuk biaya belanja bandwith.  Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama karena belanja bandwith di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sampai dengan Puskesmas, Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Balai Penyuluh Pertanian dan Korwil Pendidikan.

“Sementara untuk desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul, bandwith akan dibiayai dari anggaran Dinas melalui Dinas Kominfo DIY, sehingga internet dapat menjangkau 144 desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul,” kata Kelik Yuniantoro.

Kelik berharap, perangkat daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Dhaksinarga FM yang saat ini menjadi tanggungjawab Dinas Kominfo.

“OPD dapat memanfaatkan siaran di LPPL dengan mengajukan permohonan untuk dasar penjadwalan pelaksanaan siarannya, belum dipungut biaya alias gratis,”. Tegasnya.

Selain itu, Forum ini juga membahas urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Juga pembahasan seputar perhubungan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, komunikasi dan informatika.  Terlihat hadir dalam forum ini Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Petaru, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kepala BPBD, perwakilan OPD dan LSM serta tokoh masyarakat.

Desa dan Kemajuan Teknologi Informasi

Teknologi diyakini mampu memberikan efisiensi bagi para penggunanya. Termasuk juga pemakaian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pedesaan. Hal ini juga sebagai peningkatan sinergitas program kerja antara pemerintah pusat, daerah, dan pedesaan.

Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes), tercatat sebanyak 75 ribu desa di Indonesia. Sayangnya, dari jumlah itu belum seluruhnya melek TIK.

Tahun 2017,  tercatat dari data Kemendes 60% desa di Indonesia sudar terkoneksi dengan internet. Proses ini dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2015. Tahun ini, pemerintah memastikan adanya koneksi internet di seluruh desa di Indonesia.

Koneksi internet bagi desa bisa dimanfaatkan untuk pelayanan dan publikasi bagi desa itu sendiri. Terutama pelayanan birokrasi administrasi yang selama ini dianggap sulit bagi masyarakat.

Di Yogyakarta sendiri layanan masyarakat berbasis internet baik pengaduan, pendaftaran administrasi kependudukan dan koordinasi layanan. Pengembangan layanan berbasis online ini dilakukan untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota cerdas atau smart city.

Beberapa langkah yang sudah dilakukan Pemkot untuk mewujudkan hal tersebut adalah pengembangan sistem informasi manajemen antarinstansi Pemkot, pelayanan keluhan berbasis elektronik, penerimaan peserta didik sistim online serta memperbanyak ruang dengan layanan akses internet gratis. (Tri M)

Add Comment