Kapolda DIY Kembangkan Aplikasi Kawal Desa

PERESMIAN APLIKASI KAWAL DESA – Kapolda DIY Irjen. Ahmad Dofiri, secara resmi meluncurkan Aplikasi E-Binmas dan Aplikasi Siap Kawal Desa. Acara ini diselenggarakan di Hotel Royal Darmo, Yogyakarta, (20/02/2019). (foto : jogjaprov.go.id)

Yogyakarta – Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), aparatur desa, dan masyarakat, Kapolda DIY Irjen Ahmad Dofiri,  secara resmi meluncurkan Aplikasi E-Binmas dan Aplikasi Siap Kawal Desa. Acara ini diselenggarakan di Hotel Royal Darmo, Yogyakarta, (20/02/2019). Aplikasi yang baru saja diluncurkan diharapkan mampu menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat (Harkamtibmas)

“Ada tiga tugas pokok kepolisian yang harus menyatu diantara ketiganya, yaitu dari sisi HARKAMTIBMAS, penegakan hukum, dan yang terakhir melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” ujar Kapolda DIY dalam sambutannya.

Selain itu, aplikasi E-Binmas dan Aplikasi Siap Kawal Desa juga diharapkan mampu melibatkan secara langsung masyarakat dalam mengawal penggunaan dana desa. Ketua Pelaksana AKBP M. Fajarini, mengatakan, aplikasi ini memudahkan Bhabinkamtibmas dalam melaporkan kegiatan. Kegiatan yang dilaporkan meliputi tugas pokok, yaitu sambang, pembinaan dan penyuluhan (binluh), deteksi, dan problem solving.  

Mewakili Gubernur DIY, Kepala Bagian Bina Kelurahan dan Kecamatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Wahyu Nugroho, menyampaikan, peluncuran aplikasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat intergritas dan komitmen moral seluruh kepala desa. Dengan tujuan dana desa yang dikelola mampu dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pentingnya Transparansi Dari Pemerintah Desa

Desa menjadi salah satu perhatian pembangunan bagi pemerintah. Banyaknya desa di Indonesia diharapkan mampu menjadi awal bagi pembangunan bangsa. Perhatian pemerintah terhadap keberadaan desa dibuktikan dengan banyaknya dana untuk desa di  Indonesia. 

Menurut data dari kementerian keuangan, Kebijakan Dana Desa, terus meningkat yakni Rp. 20,67 triliun tahun 2015, Rp. 46,98 triliun tahun 2016, serta masing-masing Rp 60 triliun pada tahun 2017 dan 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Irnawati dari Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, desa masih memiliki kendala dalam pengelolaan dana desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal APBDesa apabila dilihat dari perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, akuntabilitas finansial, serta  pengawasan APBDesa masih memiliki banyak kendala.

Faktor utama yang menjadi penghambat adalah keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi Undang-undang sebagai dasar aturan. Faktor lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung. Padahal, tranparansi bisa dilakukan lebih mudah apabila dilakukan online dan bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, bahkan dimanapun.

Pembangunan SDM dalam mengelola transparansi menjadi penting untuk mendampingi desa dalam mengelola dana desa. Sehingga, implementasi dari dana desa sebagai tujuan untuk membangunan bangsa bisa terwujud. (Tri M)