Kepala DP3AKBMD Gunungkidul: Dana Desa Tidak Boleh Dipakai untuk Kegiatan yang Konsumtif


Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBMD) Gunungkidul, Sujoko, menyampaikan, Dana Desa Tidak Boleh Dipakai Untuk Kegiatan Yang Konsumtif. (Akun Instagram Sujokogk)

Wonosari, Gunungkidul –  Anggaran Dana Desa Tahun 2019 mengalami kenaikan hingga lebih darai 18 Miliar. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBMD) Gunungkidul, Sujoko, menyampaikan, Dana Desa Tidak Boleh Dipakai Untuk Kegiatan Yang Konsumtif.

Tahun anggaran 2019 pemerintah pusat menambah besaran Dana Desa (DD) dari tahun sebelumnya. Dana Desa pada tahun 2018 sebesar Rp 117.574.520.000, dan tahun ini menjadi Rp 136.052.131.100,. Kenaikan sekitar 16 persen ini akan meningkat pada masing-masing desa pada kisaran 100 hingga 200 juta.

“Sehubungan hal ini semua desa harus sudah memasukan dana desa,” kata kepala DP3AKBMD Gunungkidul, Sujoko, Rabu (13/2/2019). Dilansir dari gunungkidulkab.go.id

Ia menjelaskan, sebagai syarat penggunaan dana desa, setiap desa mestinya sudah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sudah hampir semua desa mengesahkan pada awal bulan Januari lalu.

Walaupun ada beberapa yang baru mengesahkan akhir Januari, satu atau dua desa ada yang berkonsultasi untuk perbaikan anggaran sebelum disahkan. Artinya, semua desa secara prinsip sudah menyelesaikan APBDes, sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penyusunan APBDes tepat waktu merupakan kunci kelancaran pengelolaan dana desa. Sebab, dana desa ini akan diluncurkan setiap bulan, jika terjadi keterlambatan pengelolaan pada setiap bulannya akan berdampak pada bulan-bulan selanjutnya.

“Tim monitoring dibantu dengan pemerintah kecamatan terus monitoring APBDes,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui dalam menyusun program penggunaan anggaran dana dessa wajib mengacu pada peruntukan yang sudah dibuat dalam Peraturan Bupati (Perbup).

Meskipun dana desa dikirim langsung ke masing-masing desa, tetapi bupati memberikan arahan penggunaannya, antara lain untuk sarana yang menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seperti pembangunan embung desa, sarana olahraga, sarana umum, pemberdayaan masyarakat, mudahnya untuk kegiatan ekonomi produksi. Sarana prasarana yang menunjang peningkatan kegiatan ekonomi, pendidikan dan sebagainya.

“Tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang konsumtif,” jelasnya.

Selain itu masing-masing desa agar meningkatkan manajemen pengelolaan agar semakin sempurna. Sebenarnya pengelolaan ini sederhana, dilaksanakan sesuai pedomannya, transparan, akuntabel. Seluruh proses dapat diikuti masyarakat luas.

“Asal dikelola secara profesional, transparan dan penuh tanggung jawab tidak akan timbul masalah terkait dengan dana desa maupun dana-dana yang lain,” pungkasnya.

Dana Desa

Perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya Dana Desa yang dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan.

Melalui Permen No. 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo, Dana Desa memiliki beberapa prioritas yang tercakup dalam 3 Ayat di Pasal 4. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa tersebut.

Ayat 1: Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ayat 2: Pritoritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

Ayat 3: Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Dari ke tiga ayat tersebut dapat diketahui bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa tidak hanya pada program yang bersifat pembangunan fisik saja melainkan juga peningkatan kualitas SDM atau Sumber Daya Manusia yang berada di desa. Hal ini tercantum pada ayat 1 yang kemudian dikuatkan kembali pada ayat 3. (Aziz Abdillah)