Dana Kelurahan Masih Menunggu Perwal

Dari kiri Kasub Bidang Pengendalian Program Daerah Bappeda Kota Yogyakarta Zusri Kusuma, Ketua Asosiasi LPMK Kota Yogyakarta Haryanta, Anggota DPD RI asal DIY Cholid Mahmud serta Prof. Drs. Purwo Santoso dari akademisi. Mereka sebagai narasumber dalam diskusi publik bertema peran masyarakat dalam optimalisasi dana kelurahan di gedung DPD RI perwakilan DIY, jalan Kusumanegara, Selasa (19/3). Diskusi publik tersebut menghadirkan 46 perwakilan LPMK se- Kota Yogyakarta. (Agung Raharja)

JOGJA –  Alokasi dana kelurahan di Kota Yogyakarta masih menunggu terbitnya Peraturan Walikota (Perwal). Perwal sebagai turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 130 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Kasub Bidang Pengendalian Program Daerah Bappeda Kota Yogyakarta Zusri Kusuma Wardani menjelaskan Permendagri No 130/2018 baru mulai dilaksanakan sejak 25 Februari 2019. Untuk melaksanakannya ada beberapa yang harus sesuaikan, salah satunya diperlukan Perwal pelimpahan.

“Bagian tapem (Tata Pemerintahan) bisa mengakomodir poin apa saja yang menjadi amanat Permendagri,” terang Zusri saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertema peran masyarakat dalam optimalisasi dana kelurahan yang digelar Anggota DPD RI, Cholid Mahmud di gedung DPD RI perwakilan DIY, jalan Kusumanegara, Selasa (19/3).

Hadir sebagai narasumber lainnya Ketua Asosiasi LPMK Kota Yogyakarta Haryanta, Prof. Drs. Purwo Santoso dari akademisi serta Cholid Mahmud. Diskusi publik tersebut menghadirkan 46 perwakilan LPMK se- Kota Yogyakarta.

Daya Dukung Pejabat Kelurahan Terbatas

Masih menurut Zusri, bahwa daya dukung jumlah pejabat dalam mengimplentasikan dana kelurahan juga terbatas. Setiap kelurahan rata – rata hanya terdapat lima pejabat, sehingga perlu ada kesesuaian jumlah personil.

“Karena itu bisa ditetapkan pejabat lain yang sesuai perundangan. Ketika minim SDM bisa mengambil dari kecamatan,” ungkapnya.

Hanya saja untuk menggeser pejabat dari instansi berbeda perlu penghitungan matang. Sebab di Pemkot Yogyakarta setiap tahun sekitar 350 pejabat per tahun pensiun. Sementara rekruitmen pejabat dalam satu tahun kurang dari 200 orang.

Zusri juga mengatakan tidak semua hal dalam Permendagri No 130/2018 dapat terakomodir dalam Perwal. Seperti ada beberapa bagian yang sudah menjadj kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (PU) di kelurahan.Termasuk mengenai kejelasan status asset kelurahan apakah tetap milik Pemkot atau beralih milik kelurahan.

“Itulah masalah yang masih menjadi perdebatan, juga ada kekuatiran apakah dana kelurahan itu hanya berlaku pada 2019 ini atau akan kontinyu,” katanya.

Tidak Harus Disamakan

Sementara itu Haryanta mengungkapkan walupun masih banyak yang harus disesuaikan baik kaitan dengan regulasi ataupun kesiapan kelurahan namun ia optimis dana kelurahan bisa dilaksanakan. LPMK sebagai pihak perencana dan pengawas pelaksanaan pembangunan kelurahan melihat tidak semua kelurahan memiliki masalah yang sama.

“Sehingga kalau saya usul tidak semua disamakan dalam pendanaan karena ada kelurahan yang padat penduduk dan ada yang tidak begitu padat,” katanya.

Menurutnya dana kelurahan akan memberikan dukungan terhadap pembanguman di Kota Yogyakarta karena karena selama ini tidak semua kegiatan dapat dijangkau Pemkot. “Karena itu kami menunggu proses pemerintah kota untuk memberikan payung hukum. Sehingga dalam pelaksanaannya berjalan aman,” ungkapnya.

Pelibatan Partisipasi Masyarakat

Adapun Purwo Santoso mengungkapkan dana kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi dana tersebut hanya bisa dikawal dengan pelibatan partisipasi masyarakat. Ia pun mendorong agar nantinya ada alokasi dana untuk membangun sistem informasi ada tata kewenangan yang jelas.

“Ada tata kewenangan secara jelas, ada layanan informasi serta pengorganisasian secara baik,” ungkapnya.

Dorong Penerbitan Perwal

Sementara itu Cholid Mahmud mendorong agar Perwal Kota Yogyakarta segera diterbitkan sehingga dana kelurahan segera dapat diimplementasikan. Menurutnya dalam APBN 2019 dialokasikan DAU Tambahan sebesar Rp 3 Triliun. Alokasi DAU Tambahan ini dibuat dalam rangka melaksanakan amanat PP no 17 th 2018, pasal 30, dan Permendagri No 130 th 2018.

Menurut Cholid dana Kelurahan yang yang akan dicairkan berbeda-beda. Jika kelurahan dinilai maju mendapat dana Rp 352 juta. Jika kelurahan sudah cukup bagus akan mendapatkan Rp 370 an juta. Jika kelurahan itu masih tertinggal akan mendapatkan dana sebesar Rp 380 an juta. Pencairan dana Kelurahan sendiri juga diikuti petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pengalokasian dana kelurahan.

“Dalam diskusi kali ini kami mengundang sebanyak 46 perwakilan seluruh LPMK di Kota Yogyakarta. Harapannya dengan munculnya banyak pendapat dan aspirasi dari LPMK maka dapat memberikan masukan dalam penyusunan Perwal sehingga dana kelurahan segera dapat dipergunakan semestinya,” terang Senator asal DIY, itu. (ara)