Fraksi PKS Gelar Telaah Kritis Pendidikan DIY

Pakar pendidikan Prof. Dr. Ki Supriyoko (tengah), Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY Kadarmanta Baskoro Aji (kiri) serta Ketua DPW PKS DIY Darul Falah (kanan). Ketiganya menjadi pembicara dalam diskusi bertema telaah kritis pendidikan di DIY yang digelar oleh Fraksi PKS DPRD DIY, di gedung DPRD DIY, Senin (18/3).

JOGJA – Telaah kritis terhadap dunia pendidikan di DIY menjadi pembahasan inti oleh Fraksi PKS DPRD DIY. F-PKS mendorong cita – cita pendidikan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025 dapat terealisasi.

Demikian mengemuka dalam diskusi di gedung DPRD DIY, Senin (18/3). Hadir sebagai pembicara antara lain pakar pendidikan Prof. Dr. Ki Supriyoko, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY Kadarmanta Baskoro Aji serta Ketua DPW PKS DIY Darul Falah.

Lima hal dasar pendidikan di DIY

Dalam paparannya Ki Supriyoko memaparkan lima hal yang mendasari pendidikan di DIY. Yaitu; keberadaan keraton, pesantren, muhammadiyah, tamansiswa dan pendidikan non muslim.

Menurutnya Keraton Yogyakarta memberikan pengaruh nilai – nilai budaya, pesantren berpengaruh dalam pembentukan pendidikan karakter. Begitu juga muhammadiyah yang memiliki semangat ijtihad (pembaruan) dan Tamansiswa yang berbasis kerakyatan serta pola pendidikan untuk non muslim.

“Itulah yang mendasari pendidikan di DIY. Tetapi belum dirumuskan konkretnya seperti apa,” terang dosen UST, itu.

Supriyoko menawarkan pendidikan di DIY dapat di kerucutkan dalam dua hal yaitu pembentukan karakter dan berbudi halus. “Bisa ga kita kesitu, kalau bisa itu akan mewarnai pendidikan di DIY. Dikaitkan dengan era industri 4.0. Nah, di Jepang sudah 5.0, yang bikin 5.0 adalah soal karakter,” terang dia.

Pimpinan salah satu pondok pesantren di DIY itu juga menangkap pola pendidikan di DIY juga perlu disesuaikan dengan pesatnya perkembangan informasi teknologi. Pengaruh digital saat ini dapat dikelompokan dalam dua hal yaitu era digital native dan era digital imigran.

“Digital native yaitu anak yang sejak lahir sudah dikelilingi IT. Sedangkan digital imigran yaitu mengetahui digital setelah usia dewasa ataupun sudah tua. Ada problem praktis, di era digital ini banyak guru tidak secanggih anak- anak didiknya,” terangnya.

Peningkatan Mutu Pendidikan

Sementara itu Baskara Aji memfokuskan perihal mutu ataupun kualitas pendidikan untuk menuju cita – cita DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada 2025. Baginya, DIY sudah purna kaitan dengan masalah kesempatan mendapatkan akses pendidikan maupun layanan pendidikan.

“Kalau kita ingin membangun pendidikan terkemuka di Asia Tenggara maka yang perlu kita bangun adalah mutu,” ucapnya.

Kualitas pendidikan dipengaruhi terkait sumber daya manusia. Dari sisi tenaga pendidik, saat ini keberadaan guru di DY lebih banyak non ASN dari pada yang dari ASN. Keduanya berbeda dalam hal kesjehteraan. “Untuk PNS notabenenya sudah cukup dalam hal kesejahteraan dan non PNS ada yang cukup. Kalau ada yang cukup berarti banyak belum cukup,” celetuk dia.

Sedangkan dari sisi kualifikasi tenaga pendidik, seluruh guru di DIY minimal sudah tamatan S1. “Memang ada beberapa persoalan tidak linear ada yang tdak sesuai kompetensi, dari sisi regulasi itu bermasalah namun dalam pelaksananannya mampu mengajar sesuai yang diharapkan,” katanya.

Selain kesejahteraan guru dan kualifikasi guru,  peningkatan mutu pendidikan juga dipengaruhi sarana prasarana pendidikan. “Dari sisi sarana prasarana masih ada SMK yang kekurangan fasilitas pendukung,” katanya.

Termasuk mengenai pendanaan, menurut Baskoro Aji saat ini ada kecendrungan orang tua enggan membiayai anaknya belajar. Itu karena mengetahui adanya peningkatan anggaran pendidikan dari APBD. “Semakin besar anggaran pendidikan maka semakin sedikit sumbangan dari masyarakat. Sehingga kita tidak ada tambahan dukungan, sama seperti sebelumnya,” ungkapnya.

Prioritas Anggaran

Baskoro Aji mendorong adanya prioritas anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan. Sebab, jika semua program dan kegiatan pendidikan mendapatkan pembiayaan yang sama dari APBD maka tidak akan nampak kemajuan pendidikan seperti yang diharapkan.

“Kalau semua kegiatan dibiayai maka tidak nampak ada kemajuan. Karena itu apa kita perlu genjot dalam kesejelahteraan guru sebab ada kajian 60 persen keberhasilan di kelas karena faktor guru. Namun kalau tidak ada prioritas maka bahasanya tahmelamun (angan – angan belaka),” ungkapnya.

Baskoro Aji memantik agar anggota dewan dari Fraksi PKS juga turut memperjuangkan prioritas anggaran dari APBD DIY untuk peningkatan kualitas pendidikan. Sehingga diharapkan pada 2025 mendatang, cita cita DIY menjadi pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara dapat terealisasi.

Pendidikan Karakter

Dalam paparannya Falah menguraikan keistimewaan dunia pendidikan di DIY. Ia menjelaskan DIY memiliki SMA /SMK sebanyak 101 Negeri dan 124 swasta. Di DIY juga berdiri 8 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 106 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terdiri 19 universitas, 5 institut, 41 akademi, 7 poltek dan 34 sekolah tinggi.

Dari sebaran kampus tersebut ada 298.000 mahasiswa dengan pengeluaran Rp600 Milyar/bulan atau 7,2 Triliun / tahun. Hanya saja, diantara masalah pendidikan di DIY adalah belum ada ciri khas. “Kita mendorong kualitas pendidikan di DIY mampu memembentuk anak didik yang berkarakter,” jelas dia.

Falah yang juga duduk di Komisi D DPRD Sleman tersebut juga berpandangan agar dalam memajukan pendidikan di DIY dapat melibatkan seluruh unsur baik pemerintah kabupaten / kota serta pihak swasta. Salah satunya ia mendorong pada 2030 seluruh anak di DIY punya kesempatan mengakses pendidikan hingga di bangku perkuliahan.

Kegiatan diskusi FPKS tersebut merupakan putaran pertama. Hadir Ketua F-PKS DPRF DIY Agus Murtono beserta para anggota fraksi seperti Huda Tri Yudayana, Arief Budiyono, Nandar Winoro, Nur Sasmita serta perwakilan anggota F – PKS dari DPRD Bantul dan DPRD Kota Yogyakarta.