Belajar Konsep Pengembangan Wisata Kulon Progo

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Kediri. (Foto: kulonprogokab.go.id)

Kulon Progo- Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Kediri, Kamis (28/3/2019). Kunjungan kali ini berlangsung di Bale Agung Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Arief Junaedi, mengatakan kunjungan ini merupakan studi banding antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Kulon Progo. Langkah ini diambil dalam rangka Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah.

“Di Kediri sedang gencar-gencarnya mengembangakn desa wisata. Kulon Progo dengan segala kelebihannya secara geografis kedepannya bisa sinergi untuk mengembangkan wisata. Istilahnya Kediri ingin mengetahui perkembangan wisata di Kabupaten Kulon Progo agar pariwisata Kediri juga dapat terus berkembang kedepannya” jelasnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Niken Probo Laras, menyatakan Dinas Pariwisata Kulon Progo memiliki PR untuk mengembangkan lebih lanjut mengenai destinasi wisata di Kulon Progo. Terlebih lagi nantinya bandara baru yaitu New Yogyakarta International Airport (NYIA) akan segera beroperasi pada bulan April tahun ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo memiliki tantangan untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada di Kulon Progo terlebih lagi adalah Pantai Glagah.

“Pantai Glagah merupakan salah satu destinasi wisata yang di kelola oleh Pemerintah Daerah. Pantai Glagah masih satu wilayah dengan NYIA, NYIA sendiri merupakan bandara internasional sehingga Pantai Glagah seharusnya juga memiliki taraf internasional agar setara. Proyek Detail Engineering Design (DED) Pantai Glagah yang dirancang adalah Pantai Glagah sebagai obyek wisata air dan kuliner” kata Niken.

Selain itu Kabupaten Kulon Progo telah mencanangkan Smart City. Kulon Progo masuk program 100 Smart City Nasional. Adapun enam konsep dari Kulon Progo Smart City adalah Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.  Keenam konsep tersebut di usung sebagai pelayanan dan pengelolaan informasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

“Kulon Progo telah menerapkan Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk pelayanan terpadu satu pintu berbasis dalam jaringan dalam rangka memangkas waktu pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dalam bentuk fisik kami memiliki Mal Pelayanan Publik. Kulon Progo menjadi kabupaten pertama di DIY yang memiliki dua hal tersebut” jelas Heri Darmawan.

Wisata Sebagai Potensi

Kementerian Dalam Negeri senantiasa mendorong Pemerintah Daerah untuk berkreativitas dan berinovasi, namun harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Upaya pengembangan perekonomian daerah, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah adalah penyediaan prasarana dan sarana transportasi untuk memudahkan mobilitas antar wilayah.

Menurut laporan World Trade Organization (WTO), secara akumulatif, sektor pariwisata mampu mempekerjakan sekitar 230 juta lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi ratusan milyar dollar terhadap perekonomian di berbagai negara. Kita pernah mengalami masa emas perkembangan pariwisata. Pada Tahun 1995, sektor pariwisata sempat menjadi sektor penghasil devisa terbesar, dengan perolehan devisa sekitar 15 milyar dollar AS, ketika ekspor kayu, tekstil, dan migas mengalami penurunan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Tahun 2010, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari 20 pintu masuk, sejumlah 7 juta jiwa (naik sekitar 10,74 % dibandingkan tahun sebelumnya), dengan rata-rata tinggal selama 7-8 hari dan rata-rata pengeluaran sejumlah kurang lebih 995 US$ (tahun 2009). Data ini menunjukkan bahwa dalam perspektif pembangunan nasional, sektor pariwisata memiliki kontribusi bermakna bagi peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), terutama bila dikaitkan dengan Sektor Perhotelan dan Restoran.

Kerjasama sinergis antara Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata di daerah, agar dapat terwujud manajemen kepariwisataan yang baik pada seluruh bidang pendukung, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap daya tarik wisatawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan masyarakat, dan berkontribusi pula terhadap peningkatan devisa negara.

Peran dan kontribusi sektor swasta harus terus didorong dan difasilitasi dalam pengembangan pariwisata, karena selama ini hampir sebagian besar obyek pariwisata dikelola oleh Pemerintah Daerah. Di suatu provinsi misalnya, lebih dari 90% obyek pariwisata dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini akan mengakibatkan tingginya tingkat ketergantungan manajamen obyek wisata terhadap alokasi dana APBD.